Indeks Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kemenkeu RI memiliki tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, untuk mendorong sinergitas kebijakan, kementerian dan lembaga tak bisa bergerak sendiri-sendiri.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, data jumbo yang dipegang pemerintah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak membuka peluang untuk kembali melakukan tax amnesty.

Utang pemerintah pusat selama periode pertama Jokowi naik sebesar 75 persen. Dari Rp2.609 triliun pada 2014 menjadi Rp4.572 triliun pada Mei 2019.

Pemerintah memberlakukan sanksi denda sebesar 0,5 persen bagi eksportir yang tidak bisa membawa pulang devisa hasil Sumber Daya Alamnya (DHE SDA) ke dalam negeri.

Menkeu Sri Mulyani akan menerapkan besaran cukai plastik di Indonesia, yakni Rp30.000 per kilogram

Anggaran yang jumlahnya Rp31,433 triliun di tahun 2019 diusulkan naik Rp 4,215 triliun menjadi Rp35,648 triliun di 2020.

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa berada di kisaran 5,3 hingga 5,6 persen dengan PMTB yang mencapai Rp5,823,2 triliun

Wimboh memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 10 hingga 12 persen.

Pemerintah menargetkan peroleh tax rasio pada 12,4 persen pada 2020. Hal ini akan diiringi dengan perbaikan pelayanan pajak.

Gubernur BI menyampaikan, net beli asing di pasar SBN mencapai sekitar Rp1,7 triliun dalam dua hari belakangan.

Menurut Sri Mulyani, pemberian subsidi diperlukan agar beban para pengembang di tahap awal pengoperasian bisa lebih ringan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pembangunan PLTP unit 2 Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) bebas dari konflik kepentingan dan korupsi.

Majalah keuangan FinanceAsia kembali menobatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik Tahun 2019 pada 2 April 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan banyak rekomendasi kebijakan dari para peneliti dan akademisi di Indonesia terkait tata kelola BPJS Kesehatan saat ini.

Menteri Keuangan disebut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun di tahun 2019 yang akan dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Sri Mulyani mengatakan, keterlibatan pengusaha dalam menyusun rancangan APBN 2020 diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat atas kebijakan anggaran yang akan diambil pemerintah.

“Kalau utang banyak, yang menikmatinya siapa? Belum tentu rakyat," kata Ferdinand. 

Kebanggaan semu itu, kata Ferdinand, dilontarkan lantaran infrastruktur yang dibangun lewat utang