Indeks Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan pandemi Corona mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Sri Mulyani menyatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS ini sedang dikaji ulang mengingat beban belanja negara yang meningkat drastis.

Perluasan penerima stimulus ini sedang dikaji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi dampak pandemi corona Covid-19 yang semakin meluas.

Nilai itu setara tambahan defisit 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Harga minyak anjlok kita menikmati dong. Pertamina mau beli sebanyak-banyaknya, kita banyak tanki-tanki, kita mau isi.

Pengenaan cukai untuk minuman kemasan itu diusulkan Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani memperkirakan bakal ada penurunan konsumsi hingga 50 persen dari penerapan cukai tersebut.

Perubahan penyaluran ini diyakini bakal membuat dana BOS lebih efektif.

Bank Dunia menyebut kelompok ini sebagai calon kelas menengah (aspiring middle class).

Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Keterangan resmi pemerintah akan disampaikan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah seharusnya memikirkan kenaikan belanja pensiun saat perekrutan PPPK.

Layanan film daring yang dimaksud Ma'ruf seperti Netflix, Iflix, Hooq, Viu, dan lain sebagainya.

Penyelundupan mobil mewah naik dari hanya 5 kasus di 2018 menjadi 57 kasus di 2019.

Sri Mulyani menyatakan kasus gagal bayar Jiwasraya mesti ditangani oleh aparat penegak hukum.

Menurut analisis prediksi kebangkrutan melalui Altman Z-Score, dua BUMN penerima PMN itu masuk kategori distress (darurat) dengan skor di bawah 1,3.

Sebanyak 112 pegawai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kini menyandang status sebagai analis kebijakan atau pegawai fungsional dari sebelumnya menyandang status sebagi pejabat eselon III dan IV.

Sri Mulyani menyebut seharusnya investasi bisa tumbuh dua digit (double digit) agar pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh 7 persen.

Kementerian Keuangan berencana mengasuransikan bangunan dan infrastruktur yang masuk kategori barang milik negara (BMN), termasuk aset ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur guna mengantisipasi risiko bencana. 

Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.