Indeks Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani mencatat pembiayaan utang di APBN 2022 turun hingga 55,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran Rp30 triliun akan digunakan mulai membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

Sri Mulyani mengklaim posisi utang pemerintah masih aman, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi utang Indonesia termasuk terendah.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur apabila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan kemungkinan realisasi pertumbuhan ekonomi selama 2021 masih di bawah asumsi APBN 2021 yang sebesar 5 persen.

Pengusaha menilai kenaikan cukai rokok rata-rata 12 persen menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha industri hasil tembakau (IHT).

Harga jual eceran (HJE) rokok elektrik dan sejenisnya melonjak sekitar 17,5 persen pada 2022.

Realisasi belanja subsidi energi per Oktober 2021 naik 20 persen dari Rp81,3 triliun pada Oktober 2020.

Gelaran KTT G20 di Bali berpotensi membuka 3.000 lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konsumsi domestik sebesar USD119,2 juta.

Lewat RUU ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diintegrasikan dengan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.

Suyanto Gondokusumo disebut-sebut sebagai pemegang saham Bank Dharmala, yang harus menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp904,47 miliar.

Dana yang diperoleh dari surat utang ini akan dipakai untuk mendanai proyek-proyek di Indonesia dengan kriteria Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan vaksinasi berbayar akan menyasar 27 juta orang pada 2022.

Skema subsidi energi untuk listrik & LPG 3 Kg akan diubah dari berbasis komoditas menjadi berbasis langsung ke penerima.

Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 mencapai 4-5,7 persen.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai rencana pemerintah untuk mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan akan membuat biaya pendidikan semakin mahal.

Nilai ekonomi yang hilang itu dihitung dari estimasi hilangnya kesempatan Indonesia mencapai target pertumbuhan 5,3 persen pada 2020.

Sebanyak 20 debitur itu menyebabkan negara kehilangan uang Rp110 triliun dalam skandal BLBI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai korupsi menghambat laju perekonomian.

Pemerintah akan mewaspadai catatan sejumlah lembaga pemeringkat utang yang menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada pembiayaan eksternal.