Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Pemerintah memastikan anggaran MBG baru dipisahkan dari pos pendidikan pada APBN 2028 sesuai putusan MK. APBN 2027 disebut tetap sesuai rencana.

Purbaya sebagai Ketua KSSK dijadwalkan akan bertemu pimpinan BI usai Perry Warjiyo mundur. Kemenkeu menyebut agenda masih dibahas.

Tito minta Kemenkeu segera cairkan tambahan anggaran rehab-rekon Rp6 triliun untuk percepat pemulihan pascabencana di Sumatera.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi untuk pembangunan LRT Fase 1C hingga rumah susun. Beban fiskal daerah kembali disorot.

Meski APBN tergolong aman, Purbaya mengakui kenaikan harga minyak akan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk menambah belanja.

Karding dan Purbaya bahas kesenjangan koordinasi antara petugas karantina dan bea cukai yang berpotensi bikin sejumlah komoditas lolos dari pemeriksaan.

RUU PFII resmi jadi UU. Menkeu Purbaya memimpin Dewan Pertimbangan PFII bersama BI, OJK, LPS, dan PPATK untuk memberi rekomendasi kebijakan.

Menkeu Purbaya memastikan cukai rokok tidak naik pada 2027. Pemerintah menyiapkan layer tarif baru untuk menekan rokok ilegal dan menambah penerimaan.

URI akan fokus ke pendidikan berbasis STEM untuk cetak SDM unggul. Pemerintah juga memperkuat pendidikan kedokteran guna kejar ketertinggalan teknologi.

Pemerintah bakal menambah negara yang dikecualikan dari aturan DHE SDA. Dana devisa diperkirakan mulai masuk ke dalam negeri pada September 2026.

Purbaya menekankan bahwa teknis pelaksanaan penolakan berada di bawah BGN dan tidak memungkiri ada penghematan dari penolakan tersebut.

Menkeu Purbaya menyambangi Kantor PBNU membahas rencana investasi NU dengan mitra internasional. Pemerintah siap mendukung jika risikonya terkendali.

Purbaya mengakui prediksinya soal harga minyak yang akan turun meleset dan justru mengalami kenaikan akibat perang Iran-Amerika Serikat berlanjut.

Menkeu Purbaya mengkaji penempatan sebagian SAL di BPD untuk memperkuat likuiditas. Namun, hanya BPD yang dinilai sehat dan berkinerja baik.

Menkeu Purbaya menyasar perusahaan baja asal Cina usai diduga mengemplang pajak. Sekitar 40 perusahaan lain kini masuk radar pengawasan pemerintah.

Seluruh fraksi Komisi XI DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU PFII yang sebelumnya telah melalui pembahasan intensif di Panja selama kurang dari 20 hari.

Pemerintah mengalihkan pengelolaan KCIC dari Danantara ke Kemenkeu untuk menyelesaikan utang Whoosh. Menkeu memastikan tanpa membebani APBN.

Purbaya memastikan tiap Koperasi Desa Merah Putih mendapat modal Rp3 miliar dari pinjaman Himbara. Cicilannya dibayar via Dana Desa selama 6 tahun.

Purbaya mengatakan, diskusi terkait bentuk akhir laporan tersebut sedang berlangsung antara Kemenkeu, BPK, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menkeu Purbaya akan membenahi indikator likuiditas KSSK usai menemukan ketidakakuratan yang dinilai berisiko memicu krisis seperti SVB.