Indeks Menteri Keuangan

Pada 2019, anggaran di Kementerian Pertahanan yang tak terserap mencapai Rp19 triliun.

Penghentian alokasi dana desa di Konawe, Sulawesi Tenggara berdasar temuan fisik desa dan cacat administrasi dalam pembentukannya.

Sepanjang 2019, IHSG cuma mengalami penguatan sebesar 1,70 persen.

Megawati Soekarnoputri memberikan surat tugas kepada Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Eksekutif IMF.

Sri Mulyani memastikan petugas Bea Cukai yang mengungkap kasus-kasus besar akan mendapatkan apresiasi termasuk tidak menutup kemungkinan mendapatkan promosi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada 2020.

Sri Mulyani masih menemukan 70 persen alokasi dana dari total APBD untuk urusan pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung besaran anggaran BPJS Kesehatan.

Kemenkeu RI memiliki tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut disebabkan oleh akumulasi defisit yang membebani BPJS sebesar Rp9,1 triliun di tahun 2018.

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Pemerintah tetap berencana menggenjot proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2020 yang lebih besar dari tahun ini.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah bakal tetap mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Ada 8 eksportir atau produsen eksportir asal China yang produknya dikenakan BMAD dengan besaran tarif 5,4 sampai 15 persen.

KADI masih menemukan adanya marjin dumping yang dilakukan oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India, China, dan Taiwan.

Pemerintah sudah menyetujui opsi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai iuran BPJS perlu dinaikkan untuk menutup defisit lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu.

Andin Hadiyanto sebelumnya dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah berkarir sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia.