Indeks Menteri Kelautan Dan Perikanan

KKP telah berkomitmen mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 20 juta hektare pada tahun 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan verifikasi, pendataan hingga sertifikasi terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia.

Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Perikanan (PP) Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11).

Satuan Tugas (Satgas) 115 berhasil menemukan dugaan kuat praktik tindak pidana perikanan dengan melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Benoa, Bali

Asosiasi Tuna LongLine Indonesia (ATLI) tidak mengoperasikan 401 kapal tangkap ikan sejak 30 September 2016 untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan No 57 tahun 2014 tentang larangan aktivitas bongkar muat ikan di tengah laut.

KKP telah berhasil menanggulangi pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Beragamnya jumlah spesies ikan di kelautan membuat biomassa laut di Indonesia meningkat pesat.

Tak jarang menteri digugat lantaran kebijakan yang mencerminkan kinerjanya.

Shoo Chiau Huat, warga negara Singapura yang ditangkap karena telah melakukan pencurian ikan dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada 11 Juli. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap dapat memenangkan kasasi sehingga pelaku illegal fishing tidak dibiarkan bebas.

Dalam dunia perburuan harta karun bawah laut muncul para sosok fenomenal. Tokoh-tokoh ini mengambil peranan penting dalam setiap pencarian harta karun. Nama Michael Hatcher melegenda di Indonesia, berkat aksi licinnya berburu harta kapal-kapal karam tak terendus pemerintah. Selain para pemburu harta karun ilegal, ada juga sosok pemburu legal yang mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempersilahkan pihak asing untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan, namun hanya di bidang pengolahan. Sebab, penangkapan ikan sepenuhnya akan menjadi hak milik pelaku perikanan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau nelayan tradisional maupun pengusaha perikanan agar jangan menjual ikan secara ilegal ke pihak asing, guna membangkitkan sektor perikanan nasional. Pihak asing dipersilahkan untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri, tetapi hanya untuk pengolahan. Sebab, untuk aktivitas penangkapan ikan, merupakan sepenuhnya milik pelaku perikanan Indonesia.

Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan Rp1 miliar untuk pengadaan bibit pohon Mangrove di Provinsi Gorontalo. Selain bibit pohon mangrove, dana yang akan dibebankan pada APBN 2016 tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan kincir air di tambak udang dan bandeng bagi warga setempat.

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun kerjasama untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan menilai jika proyek reklamasi Teluk Jakarta bukan membentuk pulau baru tetapi hanya menambah wilayah pesisir di utara Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan SusiPudjiastuti menitik beratkan kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendorong BUMN sektor perikanan yaitu PT. Perikanan Indonesia (Perindo) agar berfungsi sebagai lembaga semacam Bulog perikanan guna dapat menyerap hasil tangkapan nelayan di berbagai daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluncurkan empat kapal pengawas baru untuk membuktikan konsistensi pemerintah dalam menjaga laut Indonesia dari kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Keempat kapal ini merupakan bagian dari armada Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak anggapan bahwa jajarannya pilih kasih dalam menenggelamkan kapal-kapal yang terlibat dalam pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan melakukan reformasi kebijakan di sektor keluatan dan perikanan tidak mudah. Pasalnya memerlukan jangka waktu panjang, namun tetap harus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan Republik Indonesia.