Kemhan & KKP Bangun Kerjasama Awasi Sumber Daya Laut

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun kerjasama untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia

Sumber: Antara

Terbit 10 May 2016 08:10 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beraktivitas di ruang kerjanya seusai konferensi pers mengenai sistem informasi terbuka bantuan kepada masyarakat di Jakarta, Rabu (4/5). Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay.

tirto.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kerjasama untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Kerjasama ini diarahkan untuk menangani "Ilegal Fishing" dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa, (10/5/2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, upaya peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memerlukan berbagai dukungan, mulai dari data dan informasi, kebijakan strategis pertahanan negara, integrasi kekuatan antar lembaga pemerintah, dan pemanfaatan teknologi.

"Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan kedaulatan adalah awal rencana pelaksanaan pembangunan. Kita tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya dan menurut saya itu sangat benar," ujar Menteri Susi.

Selain itu, Menteri Susi mengatakan, ilegal fishing menimbulkan kerugian pada negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita," kata Menteri Susi.

Dua lembaga pemerintah ini juga menjajaki pengadaan pesawat udara guna melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Mengenai hal ini, KKP akan menerbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai dasar penyusunan tim rencana dan pelaksanaan pengadaan pesawat udara negara.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.

"Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya.