Indeks Menteri Esdm

Presiden akan segera mencari sosok baru untuk memimpin Kementerian ESDM menggantikan Arcandra Tahar

Anggota Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi berharap jika sosok menteri pengganti Arcandra adalah bukan mafia energi internasional.

Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat (SekBer) Mixilmina Munir mengatakan Presiden Joko Widodo tak cukup hanya memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat.

Fadli Zon menilai dalam memilih seorang menteri harus selektif dan harus memenuhi syarat-syarat seperti status pendidikan dan status kewarganegaraan.

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Prabowo pernah diserang kabar miring berkewarganegaraan Yordania. Sementara BJ Habibie pernah dipinang pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara kehormatan. Namun, mereka tetap memilih menjadi warga negara Indonesia.

Presiden Jokowi akhirnya memberhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah selama beberapa hari menjadi polemik soal dwi kewarganegaraannya. Arcandra diketahui memiliki paspor Indonesia dan Amerika Serikat. Padahal, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Presiden Jokowi kecolongan.

Meskipun telah membantah bahwa ia memiliki dwi kewarganegaraan, Presiden Joko Widodo tetap mencopot Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM. Jabatan tersebut kemudian diserahkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas menteri ESDM sampai diangkat menteri ESDM definitif. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengaku, dirinya masih memegang paspor Indonesia atau berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan, Menteri ESDM Archandra Tahar adalah pemegang paspor Indonesia.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Pertamina saat ini terus mempersiapkan proses transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang akan dikelola mulai 2018.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan ada sekitar 18 juta pelanggan yang tidak layak menerima subsidi listrik dari 22 juta penerima subsidi. Karena itu pemerintah akan mencabut subsidi tersebut, pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membantah mendapat janji pemberian uang dari anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said mengatakan akan terus menggenjot pemanfaatan energi baru dan terbarukan hingga 20 persen. Untuk itu, pihak ESDM akan menggandeng universitas setempat agar lulusannya bisa menjadi tenaga kerja di pengelolaan EBT.