Indeks Menteri Dalam Negeri

Pemerintah memperluas Rakor Inflasi dengan memantau pertumbuhan ekonomi daerah untuk melihat kinerja wilayah dan sumber pertumbuhan tiap daerah.

Menko Polkam, Djamari Chaniago, menilai ruang digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat.

Mendagri juga akan koordinasi ke Menteri ATR/BPN untuk cetak ulang surat tanah yang rusak.

Mendagri Tito mengusulkan pilkada melalui DPRD diterapkan di daerah dengan kondisi fiskal lemah, hingga kondisi sosial-budaya yang rentan konflik.

Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Menurut Tito, pembatasan biaya pemilu maupun pilkada melalui e-voting dinilai mampu membuat pendanaan kampanye menjadi kian transparan.

Salah satu pos yang diusulkan dalam tambahan anggaran tersebut adalah dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra.

Gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kemendagri.

Mendagri Tito Karnavian berjanji pemerintah terus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mempercepat rehabilitasi infrastruktur di Aceh.

Unit pelayanan publik didorong untuk tetap bekerja di kantor.

Tito mengakui akhir-akhir ini sering turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra dan mendampingi agenda Presiden Prabowo.

Mendagri menjanjikan penghargaan bagi 10 daerah terbaik dan menyusun indeks daerah peduli perlindungan anak dari dampak media sosial.

Seluruh kepala daerah diminta berada di daerahnya masing-masing guna bersiaga menghadapi cuaca ekstrem.

Tito meminta agar pemerintah daerah dan DPRD proaktif membuka ruang dialog dengan masyarakat. agar ada solusi terkait besaran tunjangan.

Mendagri meminta setiap potensi gangguan keamanan dapat segera dilaporkan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah pusat.

Bima Arya membantah kenaikan PBB-P2 ini akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.

Mendagri Tito akan mendata kebijakan dari kepala daerah mana saja yang telah dikeluarkan serupa dengan Bupati Pati.

Muzani mengatakan belum mendengar sama sekali adanya rencana Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Sanksi magang di Kemendagri sebagai bentuk pembinaan agar kepala daerah mengetahui lebih mendalam soal aturan.

Retret gelombang kedua diikuti kepala daerah yang belum mengikuti retret gelombang pertama dan kepala daerah yang sudah tak lagi bersengketa di MK.