Menurut Djarot, Megawati tak pernah diam-diam saat menyampaikan kebijakannya kepada para kadernya, terutama untuk posisi calon menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketum PDIP, Megawati blak-blakan menyampaikan di depan Jokowi saat Kongres PDIP di Bali terkait keinginannya partainya mendapatkan jatah menteri paling banyak.
Keputusan Jokowi yang melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis sampai Oktober 2019 dikhawatirkan dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi.
Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyebut posisi Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Oleh karena itu, menurut dia, wajar bila partainya dan anggota koalisi lainnya "melirik" posisi tersebut.
Indonesia pernah memiliki kabinet gendut dalam sejarah pemerintahan, yakni Kabinet Dwikora II. Kabinet ini terdiri dari 132 pejabat menteri dan pembantu presiden setingkat menteri.
Megawati menyatakan pemilihan menteri akan diputuskan Jokowi. Menurut dia, PDIP hanya sebatas mengusulkan nama calon menteri yang akan masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
PKB meminta jatah menteri untuk kadernya dipisah dengan jatah menteri untuk NU, sehingga hal itu dikhatirkan mengurangi jatah menteri untuk partai lain.
Menurut Teuku Taufiqulhadi suara partai Nasdem saat Pileg 2019 lebih besar dari PKB. Sehingga sudah sepantasnya Nasdem mengusulkan perolehan menteri partainya lebih dari PKB.