Indeks Menteri

Para menteri harus saling berkoordinasi, melalui Menteri Koordinasinya masing-masing, kata Jokowi.

Kabinet Indonesia Maju didominasi oleh laki-laki, profesional dan orang-orang berumur cukup tua.

ICW menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menekankan menteri jangan korupsi adalah pernyataan yang normatif saja

Nadiem Makarim, Wishnutama, Mahfud MD hingga Prabowo Subianto menyatakan siap menempati posisi di kabinet Jokowi-Maruf.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menduga ada jabatan baru yang diberikan oleh Jokowi untuk Tito Karnavian.

Nadiem Makarim menerima tawaran dari Jokowi untuk masuk ke kabinet. Nadiem pun memutuskan mundur dari posisinya sebagai CEO Gojek.

Nadiem dinilai sebagai simbol dunia digital, startup, anak muda dengan pencapaian yang luar biasa.

Puan Maharani mengatakan Jokowi sebaiknya memilih menteri yang bisa bekerja sama.

KPK berharap Jokowi memilih menteri-menteri yang memiliki rekam jejak baik.

PDIP menyatakan pengadaan mobil dinas baru untuk para menteri di kabinet Jokowi merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. 

Jabatan Menko Polkam diciptakan Soeharto. Hingga sekarang, tak ada orang sipil yang pernah mendudukinya.

Menurut Djarot, Megawati tak pernah diam-diam saat menyampaikan kebijakannya kepada para kadernya, terutama untuk posisi calon menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saat menanggapi permintaan Megawati, Jokowi menjamin PDIP akan mendapatkan jatah menteri terbanyak di kabinet.  

Ketum PDIP, Megawati blak-blakan menyampaikan di depan Jokowi saat Kongres PDIP di Bali terkait keinginannya partainya mendapatkan jatah menteri paling banyak.

Keputusan Jokowi yang melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis sampai Oktober 2019 dikhawatirkan dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi.

Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi menyebut posisi Jaksa Agung merupakan jabatan politik. Oleh karena itu, menurut dia, wajar bila partainya dan anggota koalisi lainnya "melirik" posisi tersebut. 

Jokowi meminta pimpinan partai koalisi untuk mengusulkan nama-nama kepadanya.

Arsul Sani menyatakan tidak ada pembahasan soal pembagian kursi menteri di acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf. 

Menteri dan kepala lembaga juga harus memiliki rekam jejak bersih. Kemudian tidak memiliki kasus-kasus masa lalu seperti pelanggaran HAM.

Chatib Basri lebih baik masuk kabinet dibanding menggandeng sosok dari partai politik.