Indeks Menkumham Yasonna H Laoly

KPK telah menetapkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka penerimaan suap dan gratifikasi.

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi menerima kabar terakhir dari Mentan Syahrul Yasin Limpo saat kunjungan ke Spanyol dan Roma, Italia.

Para korban, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas, akan diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

Yasonna berpesan kepada narapidana yang menghirup udara bebas setelah mendapat remisi agar tidak kembali menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kemenkumham masih menunggu tindak lanjut dari jaksa usai MA menganulir vonis Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

Yasonna mengatakan Presiden Jokowi minta permasalahan golden visa selesai pada Juni 2023.

Menkumham Yasonna Laoly membantah adanya perlakuan khusus ke Mario Dandy yang sebelumnya dipindah dari Lapas Cipinang ke Salemba.

Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menaker Ida Fauziyah untuk mengebut pengesahan RUU Perlindungan PRT.

Presiden Jokowi menugaskan 17 kementerian/lembaga untuk menangani korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam jalur non-yudisial.

Selain soal anggaran, Menkumham Yasonna menilai revisi UU IKN juga penting untuk proses keberlanjutan proyek, terutama di sektor tata kelola dan birokrasi.

Sosialisasi juga akan dilakukan di kampus-kampus dan berbagai komunitas yang perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait KUHP baru.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.

Proses lelang jabatan Dirjen Imigrasi sudah dilakukan untuk PNS dan kini sedang dilakukan seleksi untuk kalangan non-PNS.

Yasonna memastikan berkas pendaftaran PPP kubu Mardiono akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah ingin mengintegrasikan tiga UU menjadi satu dalam revisi UU Sisdiknas.

RKUHP masih banyak persoalan, tetapi Menkumham Yasonna ingin segera disahkan sebagai karya anak bangsa menggantikan hukum kolonial Belanda.