Indeks Mendagri

Kemendagri menjadikan Ibu Kota Provinsi Malut, Sofifi sebagai kawasan khusus untuk percepat pembangunan daerah tersebut.

Pembatasan kegiatan buka puasa bersama: tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 orang selama Ramadhan 1442 H

Saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Rudini ditawari menjadi Ketua Umum Golkar, tapi dia menolak. Apa alasannya?

Berikut ini isi SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia soal PSBB di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. 

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Tito Karnavian bertugas ke Singapura untuk bahas kerja sama penanganan COVID-19.

Mahfud MD menjabat Mendagri Ad-Interim atau Mendagri sementara karena Tito Karnavian berada di Singapura selama tiga hari.

Pemakzulan Bupati Jember adalah buntut dari polemik panjang antara Faida dan DPRD. Bupati dan DPRD Jember sempat dimediasi di Kemendagri pada awal Juli 2020.

Mendagri Tito Karnavian minta pemerintah daerah segera cairkan anggaran Pilkada paling lambat pekan depan.

Mendagri Tito Karnavian meminta KPU sebagai pengguna data untuk bisa menjaga kerahasiaan dan keamanan data-data kependudukan.

Para gubernur di Indonesia didorong menyiapkan kebijakan pembatasan mudik pada 2020 untuk mencegah penyebaran Corona COVID-19 di Indonesia. 

Dana Otsus Papua akan berakhir pada 2021 setelah 20 tahun berjalan, sehingga perlu dibahas terkait kelanjutan program tersebut.

Nur Ahmad Syaifuddin resmi bertugas sebagai Plt Bupati Sidoarjo, Selasa (14/1/2020).

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran untuk keperluan blangko E-KTP.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat membahas pelaksanaan pemilu secara tidak langsung dengan para sekjen partai politik.

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Menag menyerahkan kontroversi AD/ART FPI yang menyebut penerapan Syariat Islam secara menyeluruh ke Kemendagri.

Tencana mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap bukan solusi untuk menekan biaya politik.

Menurut KPK, mahalnya biaya pilkada langsung dapat ditekan dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP dan pencegahan di sektor politik.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.