Indeks Mendagri

Soni Sumarsono mengaku masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait sanksi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal 2 jari. 

Kemendagri mencabut Instruksi Mendagri tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan ASN, pada Jumat siang (14/12/2018).

DPR mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat.

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran soal keragaman yang ada di Indonesia.

"Kalau di pihak Sandi pemimpin direduksi hanya hanya ukuran harga, Pak sandi ini kok pintar sekali menafsirkan harga."

"Maka kami mengusulkan ada anggaran sendiri untuk kepala desa dan perangkat desa," kata Mendagri

Mendagri mengatakan, ia tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah kekosongan.

Mendagri dan Menpan-RB diundang ke KPK guna membahas soal pengawasan internal pemerintah.

Mendagri Tjahjo Kumolo ingin mendengar penjelasan Anna Shopanah soal alasannya mundur dari posisi Bupati Indramayu.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan mengecek persoalan yang menjadi dasar pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophana.

Tjahjo menekankan bahwa Revolusi Mental tidak berorientasi pada proyek atau sekadar instruksi pemerintah

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, Sekda Kabupaten Cirebon berpeluang dilantik jadi Plt Bupati, menyusul OTT KPK terhadap Sunjaya Purwadi Sastra.

Pemerintah sudah selesai membangun 7 PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan.

"Itu kami serahkan kepada Pemda [Pemerintah Daerah]," ujar Tjahjo Kumolo.

"Hanya makan dan minuman saja yang kita beli, kita bayar, kita borong," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta KPU agar tidak ada kegiatan kampanye di Sulawesi Tengah.

Salah satu implikasi dari pemberian izin mengambil barang tanpa bayar oleh Mendagri Tjanjo Kumolo adalah konflik sosial. Polisi sudah bersiaga agar hal itu tak terjadi lagi.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, kepala daerah dan pembina pegawai yang terlibat kasus korupsi, diminta untuk dipecat secara tidak hormat.

Usai melantik 40 Anggota DPRD Kota Malang, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar para anggota dewan memahami area rawan korupsi.