Indeks Menag Yaqut

KPK klaim punya bukti & keterangan saksi soal dugaan aliran uang kasus korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 ke petinggi PBNU, meski pihak terkait membantah.

Diperiksa KPK selama 7 jam, Aizuddin membantah menerima aliran dana kasus kuota haji 2023–2024 dan menegaskan tidak ada uang mengalir ke PBNU.

KPK baru bisa menetapkan Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex sebagai tersangka.

Asep mengatakan, Yaqut membagi kuota haji khusus dan reguler tidak sesuai aturan dengan membaginya masing-masing 50 persen.

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus berjalan dan berfokus pada pendalaman nilai kerugian keuangan negara.

Sejumlah petugas tampak berada di sekitar area rumah Yaqut sejak sore hari, mengatur pergerakan warga sekitar dan membatasi akses tamu.

KPK telah memeriksa Yaqut dalam tahap penyelidikan & penyidikan. KPK juga melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut dan 2 orang lainnya.

3 orang yang dicegah meninggalkan Tanah Air, lantaran diduga terkait proses diskresi pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2023 lalu.

KPK telusuri dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023-2024. Uang haram diduga mengalir berjenjang hingga level pejabat tinggi kementerian.

Sebelumnya Boyamin MAKI menyerahkan bukti ke KPK soal dugaan pekerjaan ganda oleh mantan Menag Yaqut yang menjadi pengawas haji 2024.

Kuasa hukum Yaqut meminta KPK menyampaikan secara utuh soal ada penerimaan hasil jual-beli kuota haji tambahan 2024 ke pimpinan Kemenag.

KPK meyakini pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 dengan ketentuan 50 persen untuk haji reguler dan sisanya untuk haji khusus melanggar aturan.

Budi memastikan, eks Menag Yaqut masih berstatus sebagai saksi dan KPK belum menetapkan tersangka korupsi tambahan kuota haji 2024.

Eks Menag Yaqut diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji di Kemenag 2023-2024, Senin (1/9/2025).

Artikel aslinya merupakan artikel opini dan tidak menyebutkan sama sekali soal permintaan Yaqut kepada KPK untuk memeriksa Jokowi.

Yaqut mengaku sangat senang diberi kesempatan menjalani pemeriksaan ini karena dapat menjelaskan mengenai bagaimana kuota haji ditetapkan.

Unggahan di media sosial menggunakan tangkapan layar dari artikel CNN Indonesia dengan judul yang berbeda.

Karena terus mangkir, anggota Pansus Haji menilai Menag Yaqut telah melecehkan DPR. Namun Jubir Kemenag membantahnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, mengusulkan rapat digelar kembali pada 27 September 2024.

Anggota Pansus Haji, Luluk Nur Hamidah, menilai pelaporan kelompok mahasiswa GAMBU tentang masalah penyelenggaraan haji ke KPK sudah di jalan yang benar.