Indeks Megawati Sukarnoputri

Menurut Adian, apa yang disampaikan Megawati merujuk pada penegakan hukum sejumlah kasus yang jauh dari rasa keadilan bagi korban.

Desukarnoisasi adalah kebijakan rezim Orde Baru yang memperkecil peranan dan kehadiran Sukarno dalam sejarah dan dari ingatan bangsa Indonesia.

Di Mukernas Perindo, Megawati bicara soal penguasa yang seenaknya mengubah aturan hingga kader PDIP jadi target aparat.

Megawati menganggkat Ganip Warsito, Andi Widjayanto, Bonnie Triyana, dan Hendra Gunawan sebagai Kepada Badan di PDIP.

Megawati juga mempertanyakan tindakan KPK menggeledah seorang staf Hasto.

Menurut Megawati, anak muda saat ini kesulitan memahami kesenian dan budaya Indonesia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin sosok Ahok akan dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

PDI-P dan Megawati nampaknya menghadapi dilema: Antara menjagokan Ganjar yang elektabilitasnya tinggi, atau Puan yang merupakan penerus trah Sukarno.

PDIP tak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Pengamat itu adalah dampak dari rivalitas SBY-Megawati selama bertahun-tahun.

Hasto menyebut pemberitaan pertemuan Megawai dengan Moeldoko tidak benar.

Faldo adalah wonderkid politik di Indonesia dan dia adalah satu contoh yang mau bergumul tanpa terpaku pada satu partai.

Menurut Maruarar Megawati merupakan sosok pemersatu partai yang disegani pengurus maupun kader partai.

"Yang penting pemerintah bersama DPR nanti bersama-sana mempunyai keinginan kuat untuk mendirikan Badan Riset Nasional."

Pada acara HUT ke-46 PDIP, Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan asal mengambil kader partai lain demi memenangkan pemilu.

Meski Megawati ingin mundur, Hasto menyebut kader partai belum ingin mengganti putri Presiden pertama RI Sukarno itu.

"Maaf ibunda, biar lebih afdal saya ulang. Kepada yang terhormat, Presiden Indonesia kelima Ibu Hj Megawati Sukarnoputri," ujar Bamsoet merevisi penyebutan nama Megawati.

Airlangga Hartarto menampik tuduhan Ahmad Basarah bahwa dirinya berupaya mengadu domba Jokowi dengan Megawati saat menyampaikan pernyataan terkait dengan Pilkada Jatim 2018.

Yudi Latif disebut mundur karena akumulasi kekecewaan. Ia terbebani dengan gaji tenaga ahli yang belum turun, dan kewenangan yang diamputasi.

Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 menandatangani Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran."