Indeks Makan Bergizi Gratis

Sekolah wajib bikin perjanjian dengan SPPG sebelum pelaksanaan program MBG. Salah satu poinnya, atur kerahasiaan kejadian luar biasa, termasuk keracunan.

Hasil investigasinya tidak ditemukan adanya korban keracunan MBG yang mengalami kejang.

Pemerintah dinilai masih gagap dalam tiga hal mendasar terkait keracunan program MBG: pencegahan, penanganan kasus, serta sanksi tegas.

Dapur MBG diwajibkan punya SLHS dalam waktu sebulan, jika tidak, SPPG akan ditutup.

BGN berkomitmen mendukung program Koperasi Merah Putih bersinergi dengan upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi.

Penutupan SPPG Nangameting untuk evaluasi dan perbaikan sanitasi menyusul ditemukan ulat pada menu MBG SMKS Yohanes XXIII Maumere.

Dadan mengatakan bahwa BGN hanya membantu mempersiapkan agar syarat ini dapat segera dipenuhi oleh para dapur SPPG.

Menurut Budi, penetapan status KLB nasional diatur syaratnya dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden.

Perpres akan memuat pembagian tugas antarkementerian dan lembaga dalam program MBG.

Menkes Budi Gunadi Sadikin berharap jumlah SPPG yang mengantongi SLHS terus bertambah.

Pengawasan harian oleh BGN akan difokuskan pada aspek teknis seperti bahan baku, kualitas air, dan standar penyajian makanan.

Puan Maharani mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program MBG secara total.

Proses sertifikasi akan melibatkan Kemenkes, BPOM, dan BGN sebagai penanggung jawab dan penyusun mekanismenya.

Istana mengklaim telah menyiapkan draf Perpres itu sebelum terjadinya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah.

Data hasil pengukuran berat dan tinggi badan penerima manfaat MBG akan dicatat dan terintegrasi dengan sistem Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Dinkes Kabupaten Tangerang mendorong SPPG untuk segera mengurus penerbitan SLHS sebagai antisipasi terjadinya keracunan.

Puan menginginkan adanya payung hukum tersebut tak ada lagi masalah keracunan karena menyantap menu MBG.

Budi Gunadi mengatakan akan mengadopsi mekanisme pencatatan harian dan mingguan keracunan MBG seperti yang digunakan saat pandemi COVID-19.

Badan Gizi Nasional mengklaim banyak orang tua yang menantikan untuk merasakan manfaat dari program MBG.

Sampai saat ini belum ada satupun SPPG di Kota Cirebon yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).