Indeks Mahkamah Konstitusi

KPK menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perubahan umur dalam syarat calon kepala daerah.

MK mengubah isi Pasal 7 ayat 2 huruf g sehingga calon kepala daerah harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya eks koruptor boleh maju pilkada setelah 5 tahun keluar bui.

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons putusan MK yang menolak uji materi UU KPK yang baru dengan pemohon Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya dari berbagai universitas.

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) akan menggugat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang First Travel ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/11/2019).

Wadah Pegawai KPK mendukung langkah tiga pimpinan komisi antirasuah mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Universitas Islam Indonesia (UII) resmi mengajukan judicial review atau pengujian yudisial Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

ICW menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama para petinggi partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membahas terbitnya Perppu UU KPK.

Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan pengesahan revisi UU KPK yang diajukan mahasiswa belum bisa diproses karena belum ada nomor dan ditandatangani presiden.

Hukuman eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar berkurang 1 tahun, dari 8 tahun jadi 7 tahun, setelah peninjauan kembali (PK) dikabulkan oleh Mahkamah Agung. 

Dari 12 gugatan Pileg yang dikabulkan MK, disebut Partai Gerindra, PDIP dan Golkar sama-sama menang 3 permohonan.

Sebanyak 12 gugatan yang dikabulkan MK, tidak ada satu pun gugatan Pileg 2019 untuk DPR RI diterima.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan tiga gugatan yang diajukan oleh Partai Berkarya saat Pemilihan Legislatif pada hari ini, Selasa (6/7/2019).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra menyebut melunaknya sikap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di periode ini.

MK meloloskan gugatan Farouk Muhammad bukan karena dalih foto editan Evi Apita Maya, melainkan dalil yang diajukan penggugat soal penggelembungan suara.

MK memutuskan 21 perkara sengketa hasil Pileg 2019 di panel 3 tidak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.   

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 14 gugatan dari tujuh parpol di 6 provinsi yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dari panel 1, Senin (22/7/2019).

Semua pemohon dan para pihak dipanggil untuk pembacaan putusan, Senin (22/7/2019).