Indeks Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berencana menikahi adik Presiden Joko Widodo yakni Idayati.

Kuasa hukum pemohon menilai ketentuan nikah beda agama dalam UU Perkawinan belum begitu jelas.

Harapan menghapus aturan presidential threshold 20% sirna usai uji materi ditolak MK. Sementara DPR tak mau merevisi UU Pemilu.

Putusan MK yang menolak gugatan ambang batas presiden 20% menjadikan persoalan ini clear tdak ada lagi tafsir yang berbeda, kata Awiek.

MK menolak gugatan soal presidential threshold yang diajukan Gatot Nurmantyo & politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono.

Jokowi memberikan sambutan dalam Sidang Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini memandang gugatan tersebut justru membuka informasi publik soal IKN.

Din Syamsuddin berencana mendaftarkan gugatan terhadap UU Ibu Kota Negara ke MK.

Mereka menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Presiden Jokowi resmi memperpanjang status pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia melalui Keppres RI Nomor 24/2021.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan dan derajat sama dengan Mahkamah Agung (MA). Berikut ini tugas, kewenangan, dan dasar pembentukan MK.

Gatot meminta ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diubah dari 20 persen menjadi nol persen.

Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan perundangan di masa depan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Stafsus presiden Dini Shanti Purwono menyatakan putusan MK terkait sejumlah pasal dalam UU Corona hanya bersifat menegaskan maksud pasal-pasal tersebut.

Meskipun MK menolak permohonan para pemohon soal uji materi UU Minerba, tapi 3 hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion.

Putusan Mahkamah Konstitusi punya kekuatan hukum setara dengan Undang-undang.

Hakim MK menyatakan perkara TWK KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak bertentangan UUD 1945 sehingga tetap konstitusional.

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.