Indeks Mahkamah Konstitusi

Timnas AMIN dan Ganjar-Mahfud menyampaikan beberapa substansi permohonan yang hampir sama di sidang sengketa Pilpres di MK.

Menurut Mahfud MD, MK hanya menjadi Mahkamah Kalkulator bila hanya membahas perolehan suara Pilpres 2024.

Total ada 45 pengacara terkenal yang terdaftar sebagai Tim Pembela Prabowo-Gibran, mulai dari Hotman Paris, Otto Hasibuan, hingga OC Kaligis.

Perludem menilai MK tak transparan lantaran dokumen permohonan gugatan PHPU Pilpres 2024 masih belum bisa diakses di situs MK.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, sebut sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar mulai pada 27 Maret 2024.

Yusril menilai permintaan Pemilu ulang dan mendiskualifikasi Gibran Rakabuming aneh dan inkonsisten.

TKN Prabowo-Gibran menanggapi santai gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

BNN mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permintaan legalisasi ganja.

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.

ICJR setuju pada putusan MK karena kritik terhadap penyelenggara negara tak boleh dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.

MK baru menerima permohonan perkara PHPU yang diajukan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Doli mengklaim pasangan Prabowo-Gibran menang dengan cara terhormat. Ia yakin gugatan di MK akan ditolak.

Tim Hukum Timnas AMIN akan segera mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke MK. Masih ragu ada konflik kepentingan di antara hakim MK.

Durasi penerimaan permohonan hasil Pilpres 2024 adalah tiga hari kerja. Dengan demikian, tiga hari kerja usai 21 Maret 2024 jatuh pada Senin (25/3/2024).

Ketua MK Suhartoyo melantik puluhan anggota Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pilpres dan Pileg sore ini (19/3/2024).

Sigit mengaku belum tahu nama Kapolda yang disebut TPN Ganjar-Mahfud akan menjadi saksi sengketa pemilu di MK.

"Jadi, putusan MK itu tetap kita hormati walaupun sesungguhnya, kecerdasan-kecerdasan dalam putusan itu enggak muncul di sana," tutur Junimart Girsang.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.