Indeks Luar Negeri

Hukum
3 jam lalu

AWG Pertanyakan Deportasi WN Palestina Abdul Karim

AWG mengkritik deportasi warga Palestina Abdul Karim, menilai pemerintah tak transparan. Kemlu menegaskan deportasi murni penegakan hukum pidana.
News Plus
Rabu, 8 Juli

Mengurai Polemik Paspor Diplomatik Istri Menteri PU ke AS

Isu yang berawal dari perbincangan di media sosial itu dibantah oleh Kementerian PU, yang menegaskan perjalanan tersebut tidak dibiayai APBN.
Politik
Rabu, 10 Jun

Prabowo Heran Presiden Dikritik Sering ke Luar Negeri: Aneh

Menurut Prabowo, dinamika geopolitik dunia saat ini sedang dalam kondisi yang kacau sehingga menuntut peran aktif Indonesia di kancah internasional.
Politik
Selasa, 2 Jun

Teddy: Kelebihan Biaya Kunker LN Prabowo Ditanggung Pribadi

Letkol Teddy mengatakan pemerintah saat ini telah melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah rombongan kunjungan luar negeri lebih dari 50 persen.
Sosial Budaya
Minggu, 31 Mei

Soroti Hobi Prabowo ke LN, Dino Patti Djalal Beri 5 Saran

Dino meminta Istana Negara memaksimalkan forum internasional yang dihadiri presiden untuk sekaligus menggelar sejumlah pertemuan bilateral.
Ekonomi
Kamis, 23 Apr

DJBC: Bawa Uang Rp100 Juta dari & ke LN Tanpa Lapor Didenda 10 %

Aturan ini sebagai bentuk pengawasan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain lintas batas sebagai upaya pencegahan TPPU.
Politik
Minggu, 22 Mar

Prabowo Soal Sering Kunjungan LN: Lobi Untuk Perekonomian RI

Prabowo tekankan diplomasi yang dilakukannya berkaitan langsung dengan upaya menjaga lapangan kerja di dalam negeri.
Ekonomi
Selasa, 17 Mar

Ralat: Penerbangan Luar Negeri Tidak Disetop

Ralat terkait berita berjudul penundaan penerbangan internasional imbas eskalasi perang AS-Israel versus Iran.
Politik
Senin, 9 Mar

Mendagri Tito Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri Jelang Lebaran

Gubernur, bupati, dan wali kota diwajibkan menunda atau membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri pada rentang waktu 14 hingga 28 Maret 2026.
Hukum
Minggu, 11 Jan

Bom Meledak di 11 SPBU Thailand, 4 Orang Luka-luka

Serangkaian bom meledak hampir bersamaan dalam rentang waktu sekitar 40 menitdi Thailand bagian selatan pada Sabtu (11/1/2026) dini hari.
Hukum
Minggu, 4 Jan

Apa Landasan Hukum AS Serang Venezuela & Tangkap Nicolas Maduro?

Hukum internasional melarang penggunaan kekuatan antarnegara. Pengecualian berlaku terbatas jika ada otorisasi Dewan Keamanan PBB atau pembelaan diri.
Politik
Minggu, 4 Jan

Trump Umumkan AS akan Ambil Alih Minyak Venezuela

Trump menyebut sejumlah perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan masuk ke Venezuela.
Ekonomi
Selasa, 18 Nov 2025

Demand Pekerjaan di Luar Negeri Tinggi, Indonesia Baru Isi 19%

Indonesia belum memenuhi pasar kerja di luar negeri yang melimpah karena keterbatasan bahasa dan SDM yang memiliki kompeten.
Sosial Budaya
Jumat, 24 Okt 2025

Cak Imin Sebut WNI Berpeluang Tinggi Kerja Jadi Tukang Las di LN

Pemerintah akan mendorong para lulusan SMK untuk pergi ke luar negeri dan memenuhi kebutuhan kerja.
News Plus
Kamis, 23 Okt 2025

Belajar dari Malaysia, Diplomasi yang Buat Paspor Sekelas AS

Per Oktober 2025, paspor Malaysia punya akses bebas visa ke 180 negara, setara Amerika Serikat. Indonesia jauh tertinggal dengan akses hanya ke 73 negara.
News Plus
Sabtu, 20 Sept 2025

Menakar Langkah Hukum Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan

Ahli hukum mempertanyakan mengapa tuntutan diarahkan ke Kementerian Keuangan.
Politik
Senin, 15 Sept 2025

Wamenlu Imbau WNI di Luar Negeri Tak Terlibat Politik Domestik

Wamenlu Arrmanatha Nasir meminta para WNI untuk tetap fokus pada tujuan mereka selama di luar negeri seperti bersekolah maupun bekerja.
Politik
Rabu, 3 Sept 2025

Komisi II DPR Batalkan Kunker ke Luar Negeri

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya membatalkan agenda kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri.
Sosial Budaya
Rabu, 16 Juli 2025

Mendikti Koordinasikan soal Beasiswa LPDP Ditolak Kampus Asing

Brian mengakui setiap kampus di luar negeri memiliki standar beragam dalam menyeleksi mahasiswa, salah satu faktornya adalah tunjangan hidup.
Politik
Jumat, 11 Juli 2025

RUU KUHAP Atur Pencekalan Tersangka ke LN Maksimal 6 Bulan

RUU KUHAP mengatur ketentuan pembatasan waktu pencekalan tersangka ke luar negeri (LN) dengan maksimal 6 bulan