Fakta-fakta Demonstrasi di Prancis: Kerusuhan hingga Penjarahan

tirto.id - Aksi demonstrasi di Prancis pada 17 Oktober 2026 melibatkan sekitar 550.000 orang yang memprotes buruknya fasilitas pendidikan dan kenaikan biaya hidup. Demonstrasi yang awalnya digerakkan pelajar itu meluas setelah mendapat dukungan serikat pekerja dan kelompok masyarakat lainnya. Namun, aksi di sejumlah kota berujung bentrokan dengan polisi, pembakaran bangunan, hingga penjarahan toko.

Pemerintah Prancis melaporkan 1.200 orang ditangkap dalam demonstrasi tersebut. Perdana Menteri Sébastien Lecornu juga menyebut sekitar 150 anggota kepolisian terluka akibat kerusuhan.

Dilansir dari BBC, demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah. Aksi ini bermula dari protes pelajar terhadap kekurangan tenaga pengajar dan kondisi bangunan sekolah menengah yang dinilai tidak memadai. Dalam perkembangannya, tuntutan tersebut meluas ke persoalan biaya hidup dan kualitas pelayanan publik.

Berikut sejumlah fakta mengenai demonstrasi Prancis yang berujung kerusuhan dan penjarahan.

Berawal dari Protes Pelajar

Gelombang demonstrasi bermula beberapa pekan sebelumnya, ketika ratusan ribu pelajar turun ke jalan untuk memprotes kondisi sekolah menengah negeri atau lycées, yang diperuntukkan bagi siswa berusia sekitar 15 hingga 18 tahun.

Para pelajar mengeluhkan kekurangan guru, terbatasnya tenaga pengajar pengganti, serta kondisi bangunan sekolah yang dianggap tidak memadai. Mereka menilai persoalan tersebut mengganggu kualitas pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya merespons keluhan tersebut. Menteri Pendidikan Édouard Geffray menjanjikan penambahan 3.000 guru pengganti dalam wawancara televisi pada 8 Oktober 2026. Namun, janji itu belum meredam gelombang protes.

Aksi pelajar kemudian memperoleh dukungan dari serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang menentang kenaikan biaya hidup. Salah satunya adalah gerakan gilets jaunes atau rompi kuning, yang sebelumnya menggelar demonstrasi berkepanjangan sejak 2018 untuk memprotes kenaikan biaya hidup.

Bergabungnya kelompok-kelompok tersebut memperluas tuntutan demonstrasi. Persoalan yang awalnya berpusat pada fasilitas pendidikan kini turut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Kerusuhan Meluas ke Sejumlah Kota

Meski demonstrasi di sejumlah lokasi awalnya berlangsung damai, situasi berubah ketika sebagian kelompok mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum.

Di Paris, pawai utama pada sore hari relatif terkendali. Sejumlah anak muda yang menyebut diri sebagai kelompok pasifis turut menyuarakan tuntutan perubahan. Namun, situasi memburuk ketika malam tiba.

Menurut laporan BBC, sejumlah kelompok mulai menyalakan api di jalanan dan membakar kendaraan, termasuk di kawasan Place de la République, salah satu lokasi ikonik di pusat Paris.

Sejumlah toko pakaian dan makanan juga dijarah. Sebuah restoran dilaporkan terbakar. Bentrokan antarkelompok turut terjadi, sementara polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut sejumlah kelompok berpakaian gelap dan mengenakan penutup wajah terlibat dalam tindakan kekerasan. Gangguan keamanan juga dilaporkan terjadi di Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers.

Balai Kota hingga Kantor Pariwisata Dibakar

Kerusuhan tidak hanya terjadi di Paris. Sejumlah bangunan publik di kota lain turut menjadi sasaran pembakaran dan perusakan.

Di Limoges, kebakaran besar melanda balai kota hingga menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh. Sementara itu, kantor pariwisata di Lyon dibakar dalam insiden yang dikecam Wali Kota Grégory Doucet.

Doucet menyebut pembakaran tersebut sebagai tragedi bagi kotanya. Ia mengatakan bangunan itu merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ikonik dan dikenal masyarakat.

Menurut laporan kepolisian setempat, sejumlah orang menghalangi petugas pemadam kebakaran ketika berusaha menangani api. Kerusakan bangunan juga dilaporkan terjadi di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence.

Di Lille, sekelompok orang membobol toko Apple dan mengambil barang-barang di dalamnya. Sementara itu, rekaman yang dilaporkan BBC memperlihatkan sebuah kereta wisata di Grenoble dikendarai pria bertopeng melewati jalan sempit menuju sedikitnya tiga petugas polisi antihuru-hara.

Insiden lain terjadi di Saint-Étienne. Wali Kota Régis Juanico mengatakan seorang pemuda mengalami cedera parah pada tangannya setelah terkena granat.

“Tragedi seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi,” kata Juanico melalui media sosial.

Sebanyak 1.200 Orang Ditangkap

Pemerintah Prancis melaporkan 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Sekitar 150 anggota kepolisian juga dilaporkan terluka.

Meski demikian, tidak semua peserta demonstrasi terlibat dalam kerusuhan. Aksi tersebut diikuti berbagai kelompok yang menyuarakan tuntutan mengenai pendidikan, biaya hidup, dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah dan sejumlah tokoh politik membedakan penyampaian pendapat secara damai dari tindakan pembakaran, penjarahan, dan penyerangan.

Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pelaku perusakan dan penjarahan akan menghadapi proses hukum.

“Mereka yang telah melanggar, menyerang prefektur serta bisnis, menjarah bahkan balai kota kami, akan dituntut dan dihukum,” kata Macron.

Pernyataan itu menegaskan sikap pemerintah terhadap tindakan kekerasan di tengah demonstrasi yang memiliki latar belakang persoalan sosial dan ekonomi.

Demonstrasi Berlangsung di Tengah Ketidakpastian Politik

Kerusuhan terjadi ketika Prancis menghadapi dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2027. Macron dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada tahun depan, sehingga demonstrasi turut menjadi bahan perdebatan politik di dalam negeri.

Pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ikut menghadiri demonstrasi. Ia menuduh aparat kepolisian bertindak represif terhadap pengunjuk rasa, meski turut mengecam penjarahan dan pembakaran.

Perdana Menteri Lecornu mengkritik pernyataan Mélenchon dan menyebutnya berbahaya serta sinis. Ia menilai sejumlah kelompok memanfaatkan demonstrasi untuk memperkuat posisi politik menjelang pemilihan presiden.

Sementara itu, Marine Le Pen, tokoh partai sayap kanan National Rally, menuding kelompok sayap kiri telah memanfaatkan tuntutan sah para demonstran. Ia juga menuduh Mélenchon turut memicu kekerasan.

Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bagaimana demonstrasi berkembang menjadi perdebatan politik yang lebih luas. Pemerintah menghadapi tekanan untuk menanggapi keluhan masyarakat, sementara para tokoh politik saling menyalahkan terkait eskalasi kerusuhan.

Pada akhirnya, demonstrasi Prancis mempertemukan dua persoalan yang saling berkaitan: ketidakpuasan terhadap fasilitas pendidikan dan biaya hidup, serta tindakan kekerasan yang muncul di tengah aksi. Pemerintah perlu menjawab tuntutan masyarakat, tetapi pembakaran, penjarahan, dan penyerangan tetap menjadi tindakan yang dapat diproses secara hukum.