Indeks Lps

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

Indonesia menjamin simpanan dalam mata uang asing termasuk dolar AS, sedangkan Singapura dan Thailand tidak.

LPS menyiapkan 250 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp3,8 triliun untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan LPS telah menginvestasikan Rp200 miliar untuk memperkuat keamanan siber.

LPS memperkirakan suku bunga deposito akan naik sebesar 10 basis poin (bps) hingga 15 bps menjelang akhir tahun ini.

LPS menaikkan suku bunga penjaminan simpan Rupiah jadi 3,75 persen berlaku pada 1 Oktober 2021.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori dengan saldo rekening di atas Rp5 miliar.

Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar naik paling besar hingga Rp432,96 triliun atau naik 14,68 persen (yoy)

LPS telah bayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp1,64 triliun kepada 252.228 nasabah sejak 2005 hingga 20 April 2021.

LPS melaporkan tidak ada perbankan yang memasuki status bank gagal meski perekonomian Indonesia dilanda krisis akibat COVID-19.

Erick klaim telah dapat persetujuan OJK, BI, LPS, KSSK, dan Komite Privatisasi yang dipimpin Menko Perekonomian untuk pembentukan holding ultra mikro.

Di kala pandemi, kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan menjadi krusial agar perekonomian nasional tetap stabil. Regulator memegang peranan penting.

LPS Bayar Klaim Penjaminan Simpanan Nasabah

LPS mencatat tren konsumsi masyarakat di awal 2021 masih menunjukkan pelemahan.

LPS mencatat sedikitnya 6-7 bank bermasalah telah masuk dalam penanganan lembaga itu. Ini sama seperti tahun lalu.

Sertijab Ketua Dewan Komisioner LPS

Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemangkasan denda ini dilakukan dalam rangka memberi kelonggaran bagi perbankan lantaran sektor keuangan kini juga terdampak pandemi Corona atau COVID-19.

Nilai itu masih lebih baik dibandingkan dengan posisi Februari 2020 dengan DPK hanya tumbuh 7,71 persen.