Indeks Local Lockdown

Jokowi sebut kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali dilakukan usai melihat pandemi COVID-19 bergerak cepat akibat varian baru.

Ketika peta zona merah Corona Jakarta semakin bertambah, warga DKI masih menunggu keputusan Pusat soal PPKM darurat atau 'lockdown' Jakarta.

Jokowi mengambil kebijakan PPKM Darurat dan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan memimpin penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali.

Kasus COVID-19 melonjak drastis, Jokowi minta warga tetap tinggal di rumah bila tidak ada kepentingan mendesak.

Ekonom CORE Faisal menilai lonjakan kasus COVID-19 akan membuat target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sulit tercapai.

Airlangga Hartarto sebut Presiden Jokowi memberikan sejumlah instruksi terkait PPKM mikro dan penanganan COVID-19.

Jokowi menyinggung beberapa negara yang melakukan lockdown karena penyebaran virus corona yang masif dan warga yang abai protokol kesehatan.

Larangan kerumunan ini ternyata tidak hanya ditetapkan di Indonesia, tetapi juga sejumlah negara-negara di dunia.

Jokowi menyarankan penerapan pembatasan sosial skala mikro untuk mengerem pandemi.

Arab Saudi melonggarkan kebijakan lockdown dan memberi izin warga untuk keluar masuk provinsi pada jam tertentu.

Pengguna Netflix bertambah hingga 15,8 juta selama pandemi corona dan pemberlakuan lockdown dari pemerintah.

WHO memperingatkan soal kelonggaran karantina wilayah dan persiapan hidup baru di masyarakat terkait coronavirus.

Karena tidak serius, pemerintah tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Karena tidak siap, begitu wabah merebak, mereka mencari excuses.

Kepercayaan pada pemerintah terancam terkikis ketika menghadapi virus Corona.

Presiden Jokowi mengatakan lockdown mengakibatkan masyarakat tidak boleh keluar rumah, transportasi dan kegiatan perkantoran terhenti. Hal tersebut tidak baik bagi Indonesia.

Jika ada karantina wilayah, truk barang tetap harus diperbolehkan lewat. Tujuannya agar kebutuhan warga tetap tersedia.

Pemkab Bogor berencana menyekat jalur puncak arah Jakarta. Penyekatan tersebut akan dilakukan untuk mencegah kedatangan warga dari Jakarta ke wilayah Puncak Bogor.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Jokowi mengacu UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan untuk tangani Corona.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan Polri siap mendukung kebijakan pemerintah pusat jika kebijakan lockdown diterapkan, termasuk pengawalan angkutan logistik.

Penutupan layanan ini sesuai dengan surat edaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 1588/-I.819.611 terkait Penghentian Layanan Bus AKAP, Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata.