Indeks Lippo Group

Kemenkominfo mengatakan, dua anak perusahaan Lippo Group itu menawarkan pembayaran dengan cara dicicil selama lima kali hingga 2020.

Sejumlah pihak di luar Lippo Group diduga memiliki peran dan pengaruh dalam pemberian suap terkait izin Meikarta.

Kemenkominfo menunda pencabutan izin frekuensi Bolt karena alasan "mereka mau bayar".

"Saya mah happy-happy saja kalau mau dibayar," kata Rudiantara.

Putusan PKPU, menurut Kominfo memiliki wilayah yang berbeda dengan pencabutan izin frekuensi.

Kominfo menyebut layanan lain, seperti TV kabel dan internet yang diberikan PT First Media dan PT Interlux tidak akan terpengaruh.

Sejak First Media menjual sebagian besar kepemilikan saham di Link Net pada 2014, kondisi keuangan First Media terus memburuk.

Total tunggakan Internux yang sudah jatuh tempo sebesar Rp463 miliar sejak 2016-2018.

Kemenkominfo kemungkinan besar bakal mengambil langkah hukum setelah mempelajari semua berkas putusan PKPU Internux, entitas usaha Lippo Group.

Pembayaran BHP frekuensi radio sebesar Rp463 miliar dari 2016-2018 yang ditagih Kominfo terpaksa harus ditangguhkan setelah PKPU berakhir damai.

KPK menduga izin Meikarta sejak awal bermasalah. Karena itu, KPK menyarankan Pemkab Bekasi mengavaluasinya.

Kemenkominfo akan tetap menagih tunggakan Biaya Hak Pakai (BHP) frekuensi radio kepada PT First Media meskipun perusahaan itu telah mengajukan gugatan ke PTUN.

KPK memastikan akan menjerat semua pihak yang terlibat dan membantu upaya melarikan diri mantan bos Lippo Group, Eddy Sindoro.

Neneng Hasanah Yasin mengembalikan uang suap senilai Rp3 miliar kepada KPK. Duit tersebut merupakan sebagian dari suap yang diterima oleh Neneng dari Billy Sindoro.

KPK telah telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara tersangka Lucas ke Pengadilan Tipikor, dan sidang rencananya akan digelar pada 7 November 2018.

Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama menjalani pemeriksaan di KPK sejak Senin pagi hingga malam.

KPK ingin menggali peran Lippo dalam proyek Meikarta ini.

KPK sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta.

"Surat panggilan untuk James Riady sudah dikirimkan, setelah saya cek ke tim, benar sudah dikirimkan untuk jadwal akhir Oktober 2018 ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami mendalami sejauh mana korporasi itu berperan dalam pemberian suap kepada Bupati Bekasi? Apakah itu kebiajakan manajemen?" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.