Indeks Kpu

Sebanyak 11 petahana menang melawan kotak kosong dalam Pilkada 2018, yang digelar secara serentak di 171 daerah seluruh Indonesia.

Tjahjo menyebut KPU tidak menggunakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri.

"Ini sudah dilaksanakan diinformasikan ke Panwas, Polres. Saya kira Polres Cirebon sedang mendalami kasus ini," ujar Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat.

Komisioner KPU membeberkan alasan Mendagri Tjahjo Kumolo tercatat sebagai pemilih ganda di Pilkada Serentak 2018.

BSSN telah mengidentifikasi ancaman pengamanan teknologi dan informasi dan serangan siber pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Pilkada akan berlangsung aman sebab tidak ada poros koalisi dalam skala nasional.

Penayangan hasil hitung cepat sebelum pukul 13.00 dikhawatirkan berpengaruh terhadap pilihan warga.

Pemilih maupun saksi juga tidak diperbolehkan mengenakan atribut dukungan terhadap salah satu paslon saat mencoblos di Pilkada Serentak 2018.

"Perusahaan agar turut sukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan meliburkan karyawannya untuk ikut mencoblos," kata Idham Holik.

Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur diprediksi ketat. Meski masa kampanye sudah selesai, bukan berati habis pula upaya mengerek tingkat kedipilihan (elektabilitas).

Jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 185.379.878 dan pemilih luar negeri sebanyak 1.281.597.

KPU tetap bersikukuh menolak eks napi korupsi ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

Akankah Kemenkumham mengundangkan PKPU?

Menkumham Yasonna Laoly sempat menolak menandatangani draf PKPU.

Alasan KPU melarang mantan napi korupsi menjadi caleg adalah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.

Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.

Bagi Presiden Jokowi, napi korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.

Refly Harun menilai KPU Kota Makassar harus mematuhi putusan Pawaslu setempat dan membatalkan Surat Keputusan tentang Pilkada calon tunggal.

Pelanggaran HAM terjadi karena KPU menghilangkan hak mantan napi koruptor itu untuk dipilih sebagai legislator.