Indeks Kpu

Hasyim Asy'ari menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan hanya anak perusahaan.

Hasil hitung manual Pilpres 2019 yang dilakukan KPU secara bertahap sudah selesai pada 21 Mei 2019. Kok Situng KPU justru belum rampung hingga saat ini?

Komisioner KPU dari berbagai daerah di Indonesia berkonsolidasi menghadapi gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkanah Konstitusi.

KPU menyatakan sudah mempersiapkan dokumen dan saksi yang dibutuhkan dalam sidang kasus sengketa pemilu di MK.

KPU siapkan saksi dari seluruh Indonesia sesuai dengan lokus kasus.

KPU menyebut pembubaran koalisi pemilu adalah hak masing-masing parpol.

KPU berfokus menyiapkan bukti-bukti dan materi jawaban terhadap permohonan pemohon, tak hanya pemohon dari peserta pilpres saja tetapi juga pileg untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pileg DPD.

Ketua KPU Arief Budiman meminta masyarakat untuk menghormati dan mendukung presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

KPU dijadwalkan menerima laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019 dari kantor akuntan publik, Jumat (31/5/2019).

Sebanyak 334 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 telah diterima Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Senin (27/5/2019).

Bawaslu RI saat ini sedang menyiapkan jawaban terkait gugatan Pemilu 2019 yang diajukan ke MK.

KPU menerima 316 gugatan sengketa pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota, 9 gugatan pemilu DPD, dan satu gugatan pilpres.

KPU mengakui siap menghadapi gugatan sengketa pemilu 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiri ke MK.

Polisi belum memutuskan sampai kapan rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalan sekitar kantor KPU, Bawaslu RI dan MK. 

KPU siap menjawab tuduhan yang diklaim kubu Prabowo-Sandi terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pilpres 2019. 

Komisioner KPU Viryan Aziz berpendapat bahwa langkah BPN Prabowo-Sandiaga untuk menggugat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 ke MK lumrah dilakukan oleh kontestan yang bertarung dalam pilpres.

Beberapa toko dan perusahaan di sekitaran Gedung KPU dan Bawaslu menghentikan aktivitasnya demi keamanan.

Terlepas dari faktor legal, keputusan KPU yang mengumumkan hasil rekapitulasi sebelum 22 Mei, menurut pengamat, cerdik belaka.

Kemacetan terjadi akibat pemblokiran di ruas jalan setelah Jembatan Landak oleh massa tak dikenal

Saat Magrib tiba massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor Bawaslu melakukan buka bersama dan salat berjamaah.