Indeks Kpu

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Rabu (19/6/2019). Pada hari itu, agenda sidang ialah menghadirkan saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga.

BW memandang, kesalahan jawaban justru menjadi hal baik. Sebab, pelanggaran semakin nyata dan jawaban tersebut menandakan ada pelanggaran pemilu.

Tim kuasa hukum KPU mempersoalkan tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan pemilu.

Tim kuasa hukum KPU menilai link berita tidak bisa dijadikan bukti sengketa Pemilu. Sebab, dasar hukum sengketa Pemilu 2019 tidak mengatur link sebagai dasar berita.

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Tim hukum KPU menegaskan mereka menolak dalil yang dibacakan kubu Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, Selasa (18/6/2019).

Empat fokus masalah dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yakni soal DPT, soal masalah input data pada Situng, masalah dana kampanye, serta masalah status pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KPU telah menyerahkan 300 halaman jawaban gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandiaga.

Keberatan KPU dan TKN Jokowi-Ma'ruf terkait pembacaan dokumen gugatan baru sebanyak 15 petitum sengketa hasil Pilpres 2019.

KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.

Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.

KPU akan menyampaikan keberatan atas perbaikan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU telah menyerahkan jawaban dan alat bukti untuk menjawab dalih penggugat, BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa Pilpres 2019.

KPU menyatakan sebagian besar dokumen alat bukti yang diserahkan ke MK untuk perkara sengketa hasil Pilpres 2019 berasa dari lima provinsi di Jawa. 

Ketua KPU Arief Budiman menilai persoalan kinerja KPU seharusnya diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan ke MK.

KPU sudah siap membantah dalil-dalil Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga yang dimasukkan dalam perbaikan gugatan di MK.   

Dengan jumlah mencapai 272 kontainer berisi dokumen sebagai alat bukti, Hasyim mengatakan jumlah itu menunjukkan keseriusan KPU dalam menghadapi kubu Prabowo-Sandiaga di MK.

KPU RI menjelaskan soal status Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Pengawas Dewan Syariah di anak perusahaan BUMN yang dipersoalkan BPN Prabowo-Sandi.

Hasyim Asy'ari menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan hanya anak perusahaan.

Hasil hitung manual Pilpres 2019 yang dilakukan KPU secara bertahap sudah selesai pada 21 Mei 2019. Kok Situng KPU justru belum rampung hingga saat ini?