Indeks Kpk

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan pihaknya.

Ali Fikri memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut murni kasus hukum dan pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat.

PPATK mencatat Lukas Enembe melakukan transaksi perjudian lintas negara dengan nilai besar.

Mahfud meminta Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK.

KPK menegaskan telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe ke tahap penyidikan.

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah karena biaya politik yang tinggi.

Kali ini Terbit Rencana Perangin Angin disangkakan melanggar Pasal 12B dan Pasal 12i UU Tindak Pidana Korupsi.

KPK sempat memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi, Namun, dia tak memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Jika tidak bisa di Indonesia, KPK akan memfasilitasi Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Asalkan statusnya harus menjadi tahanan KPK terlebih dahulu.

Aloysius menyebut pihaknya akan mengambil keputusan terkait pengajuan gugatan praperadilan pada pekan depan.

Kabar penetapan tersangka Lukas Enembe sempat tidak jelas. Namun kini KPK telah mengonfirmasi hal tersebut.

Demokrat memilih tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang dilalui Lukas Enembe usai ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi.

Lukas Enembe bersama Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak & Bupati Mimika Eltinus Omaleng resmi ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi.

Hingga kini KPK masih diam terkait kabar Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.

KPK memperpanjang masa penahanan para tersangka selama 40 hari terhitung sejak 9 September sampai 18 Oktober 2022.

Zaenur sebut kemudahan pemberian remisi terhadap napi koruptor akibat putusan MA yang membatalkan PP Nomor 99/2012.

Ali mengatakan, pelimpahan berkas perkara dan dakwaan segera dilakukan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor.

Firli sebut semakin banyak pengetahuan seseorang terhadap peristiwa, maka pertanyannya juga akan panjang.