Indeks Korupsi Korporasi

KPK menolak RKUHP menempatkan pasal tindak pidana korupsi pada korporasi mensyaratkan posisi pengambil keputusan setingkat pejabat fungsional.

Laode berharap pimpinan selanjutnya dapat menggalakkan lagi pemidanaan korupsi terhadap korporasi

Perkara korupsi yang melibatkan korporasi bakal diselidiki lebih awal, bukan lagi pada saat akhir kasus.

KPK berhasil mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp85,4 miliar dan denda Rp700 juta dari PT NKE. Uang tersebut telah diserahkan ke kas negara.

Selain PT NKE yang sudah divonis, saat ini terdapat tiga korporasi lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

PT NKE yang sebelumnya bernama PT DGI, akan menjalani sidang pembacaan vonis atas korupsi pembangunan proyek pemerintah di Pengadilan Tipikor.

PT NKE merupakan korporasi pertama yang menjalani sidang tuntutan pidana korupsi.

Jaksa KPK menuntut PT NKE (Sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah) membayar uang pengganti Rp188,73 miliar. Hal ini karena jaksa menilai PT NKE bersama dengan Nazaruddin telah memanipulasi 8 proyek pemerintah.

Jatam menilai KPK belum secara progresif melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

Yang dibutuhkan KPK hanya bukti bahwa Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group tahu dan perintahkan suap itu.

KPK memanggil sejumlah mantan petinggi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dalam beberapa terakhir di pekan ini.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Nindya Karya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK memanggil tiga perwakilan PT Nindya Karya untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini.

KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan korupsi proyek pembangunan dermaga di Sabang, pada hari ini.

KPK mengagendakan pemeriksaan dua saksi, yakni Arie Mindartanto dan Akhmad Syamsudin untuk tersangka korporasi.

PT Nindya Karya menjadi BUMN pertama yang menjadi korporasi tersangka korupsi. Lantas, seperti apa dampaknya terhadap bisnis konstruksi perseroan?

KPK akan bertemu dengan manajemen sejumlah BUMN dan Kementerian PUPR untuk mendorong penguatan program pencegahan korupsi di korporasi milik negara.

KPK menetapkan BUMN PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi pada proyek senilai Rp793 miliar.

KPK mengingatkan pencegahan korupsi di dunia usaha sangat penting sebab seperempat dari jumlah koruptor selama ini berasal dari kalangan swasta.