Indeks Komisi Pemilihan Umum

Pemilih luar negeri berpotensi memilih dua kali dalam Pemilu 2019. Ada pula kritikan soal metode pemilihan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Hingga Selasa sore, KPU RI telah menerima hasil rekapitulasi suara 163 Pilkada.

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.

"Laman ini [infopemilu.kpu.go.id] harus kami buka-tutup," kata Arief Budiman.

Hasil hitung cepat KPU berdasar data model C1 menyimpulkan Koster-Ace mendapat 57.62 persen suara.

Jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 185.379.878 dan pemilih luar negeri sebanyak 1.281.597.

KPU tetap bersikukuh menolak eks napi korupsi ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

Menkumham Yasonna Laoly sempat menolak menandatangani draf PKPU.

Alasan KPU melarang mantan napi korupsi menjadi caleg adalah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

Kami upayakan, saat ini secara bertahap dan nantinya saat pilpres sudah terealisasi semuanya untuk kota suara transparan," kata Ilham Saputra .

Koalisi gabungan ICW, SPD, Kode Inisiatif dan Perludem melakukan survei dengan responden para ahli bidang pemilu untuk mengukur kinerja KPU dan Bawaslu dalam satu tahun terakhir.

KPU hari ini Selasa (17/5/2018) secara resmi menggelar coklit secara serentak untuk seluruh pemilih di dalam maupun luar negeri.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan alasan yang memungkinkan Jokowi bisa memakai fasilitas pesawat kepresidenan jika petahana itu jadi menjalani cuti untuk kampanye Pilpres 2019.

KPU Jawa Barat memastikan Debat Pilkada Jabar 2018 putaran kedua akan digelar pada 11 Mei mendatang.

"Kami menyerahkan kepada pemerintah. Kalau dianggap ada kegentingan, silakan pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu," kata Komisioner KPU Viryan.

Objek yang disengketakan adalah SK KPU RI Nomor 58 Tahun 2017 yang menyatakan Partai Idaman tak lolos peserta Pemilu.

Rhoma Irama menyatakan bahwa Partai Idaman akan melakukan perlawanan dengan menggugat keputusan KPU No 58 Tahun 2017.

Politikus PKS mengatakan, kebijakan KPU yang melarang parpol memasang gambar tokoh nasional di alat peraga kampanye sudah tepat.