Indeks Komisaris Bumn

RUPST Garuda Indonesia ubah jajaran direksi dan komisaris perseroan.

RUPSLB PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) resmi menunjuk Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Jasa Marga melakukan perubahan struktur internal melalui RUPSLB 17 Desember 2025 dengan menambah dua nama baru di jajaran direksi.

Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Rofikoh Rokhim sebagai Komisaris Independen, menggantikan Yohanes Surya.

Telkom telah menerima surat pengunduran diri Yohanes Surya pada 20 November 2025.

Penempatan WNA agar pengelolaan BUMN semakin baik dan bisa bersaing di kancah global. Tapi, penempatannya dinilai telah menyalahi aturan Undang-Undang.

Pandu mengklaim pihaknya berhasil menghemat hingga Rp8,2 triliun melalui penyesuaian struktur tantiem bagi para komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN.

Komisaris dengan latar belakang birokrat dan politisi sangat dominan di BUMN 60 persen.

Mufti menilai rangkap jabatan seorang wamen di BUMN menuai kekecewaan masyarakat di tengah sulitnya akses lapangan pekerjaan.

Jabatan wakil direktur utama yang sebelumnya diemban Hambra kini dihapus.

Magisha Afryea Thohir sebelumnya diangkat sebagai komisaris perseroan pada RUPST yang dilaksanakan 18 Juni 2025 lalu.

Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa rangkap jabatan bukan hanya rentan terhadap konflik kepentingan, tapi juga berpotensi memicu celah korupsi.

Perubahan ini disetujui berdasarkan hasil pemungutan suara sekitar 77,98 persen dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB PGN.

Pemberhentian ini efektif sejak 22 Agustus 2025 dan tak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, maupun keuangan perusahaan.

Harrifar Syafar sebelumnya dikenal luas sebagai ajudan pribadi Prabowo Subianto saat masih menjabat Menteri Pertahanan.

Prabowo mengungkap ada komisaris yang hanya melakukan rapat sebulan sekali dengan tantiem sebesar Rp40 miliar.

Dengan penambahan ini, kepemilikan saham Chairal naik dari 4.057.626 lembar menjadi 6.424.259 lembar.

MK diminta kembali menegaskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan komisaris BUMN.

Jumlah komisaris Mandiri bertambah dari sebelumnya 6 menjadi 7 orang.

BPI Danantara menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan bentuk pemangkasan honorarium, melainkan penyelarasan struktur remunerasi.