Indeks Koalisi Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya sebaiknya menjadi oposisi bagi presiden terpilih Joko Widodo.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meyakini PAN dan Demokrat mau bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Partai Demokrat akan melihat penawaran dan permintaan (supply and demand) terlebih dulu sebelum menyatakan sikap resmi akan bergabung atau tidak dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Usai putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019, PAN siap menerima ajakan dari Jokowi untuk berkoalisi pada pemerintahan periode berikutnya.

Menurut Wakil Ketua TKN, Asrul Sani, Gerindra seharusnya mendapat kesempatan pertama bergabung dengan Jokowi, bukan Demokrat atau PAN.

Empat partai koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak berhasil lolos ke parlemen pada Pemilu 2019.

Seorang menteri Jokowi sudah divonis korupsi, tiga menteri lagi masih dalam proses saksi KPK.

Soal peluang kubu oposisi merapat ke Istana, Jokowi pernah berkata: "Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama."

Jokowi 'membuka pintu' koalisi jika Gerindra mau bergabung. Bagi pengamat itu tidak bagus karena akan menihilkan oposisi.

Usul Demokrat agar semua koalisi pilpres bubar dianggap manuver yang tujuannya agar daya tawar mereka setara dengan partai pendukung Jokowi lain.

KPU menyebut pembubaran koalisi pemilu adalah hak masing-masing parpol.

Demokrat mungkin akan bergabung ke Jokowi. Ini membuat jatah kursi untuk partai pengusung mungkin berkurang. Wajar jika kemudian muncul resistensi.

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai soal koalisi dalam pemerintahan tidak perlu dibubarkan.

Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik mendesak Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai pendukung masing-masing capres tersebut.

AHY tadinya akan bertemu Jokowi pagi ini, tapi gagal. 

Fadli Zon berharap agar semua anggota dari Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur tetap solid dan punya pandangan yang sama.

BPN menilai PAN masih berada di koalisi Indonesia Adil Makmur, meski ada isu akan pindah koalisi.

Maruarar Sirait bilang mungkin saja Jokowi mengajak kubu Prabowo bergabung ke koalisi setelah Pilpres 2019. Harapan ini mungkin terjadi, karena memang tak ada teman abadi dalam politik.

“Kalau memimpin koalisi saja tidak mampu bagaimana mereka akan memimpin negara lewat pemerintahan?” (Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf)

Jumlah jurkam yang gendut akan berimplikasi pada pembagian kekuasaan dan pembekakan biaya politik