Indeks Kisruh Laut Natuna

Pernyataan bersama Indonesia-Cina oleh Prabowo & Xi Jinping dinilai mengecewakan negara-negara ASEAN, terutama soal konflik Laut Cina Selatan.

Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengakui bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia.

Menurut Teuku Riefky, ketegasan tidak musti dalam bentuk peperangan, juga tak hanya berbentuk nota protes saja.

Rapat kerja antara Komisi I DPR RI bersama Bakamla, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan TNI, pada Senin (20/1/2020) pagi berlangsung tertutup.

Edhy Prabowo tak percaya kapal-kapal nelayan Pantura Jawa ditolak di perairan Natuna.

Presiden Jokowi memanggil Menteri Edhy Prabowo bahas sejumlah isu perikanan, termasuk soal kawasan ZEE Natuna yang tercakup dalam WPP 711.

Perlunya regulasi kelautan disatukan menjadi omnibus law bidang pengamanan laut, salah satunya mengatasi kisruh perairan Natuna.

Hikmahanto berharap Indonesia memiliki penjaga pantai yang lebih kuat hingga bisa menguasai lautan di sana.

Pemerintah Jepang melalui Menlu Motegi Toshimitsu menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas Pemerintah RI di bidang ekonomi dan peningkatan SDM Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan China dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

BKPM menegaskan bahwa konflik Indonesia dan China di perairan Kepulauan Natuna tak akan mengganggu investasi.

Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Xiao Qian menegaskan polemik Laut Natuna tidak akan mengganggu hubungan ekonomi China-Indonesia.

Indonesia harus mati-matian mempertahankan kedaulatan di laut Natuna mengingat besarnya kekayaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI AL untuk menghalau kapal-kapal asing yang mengambil ikan di ZEE.

Presiden Jokowi bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu pagi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa isu Natuna tak menggoyahkan jalinan kemitraan strategis negaranya dengan Indonesia.

Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Kabupaten Natuna, namun belum diketahui jadwalnya.

Prabowo memang tak pernah garang ke Cina. Sebaliknya, ia kerap menyanjung negara tersebut.

Omninus law diperlukan lantaran selama ini ada 17 Undang-Undang yang berbeda mengatur soal keamanan laut.

Menteri Edhy Prabowo mengatakan kapal-kapal itu belum tentu menangkap ikan secara ilegal di Natuna.