Indeks Kementerian Ketenagakerjaan

Menaker Yassierli Pantau Distribusi BSU di Makassar
Yassierli meninjau penyaluran BSU di Makassar untuk memastikan distribusi bantuan tepat waktu dan sasaran. Hingga 26 Juli, penyaluran BSU sudah 78,61%.

Wapres & Menaker Tinjau Penyaluran BSU di Kantor Pos Fatmawati
Hingga pertengahan Juli 2025, dashboard internal PosIND mencatat lebih dari 5,7 juta pekerja terdaftar sebagai penerima BSU melalui jalur Kantorpos.

Pemerasan TKA dan Sistem Izin Penuh Cela
TKA diperas lewat sistem izin yang tertutup dan rawan suap sejak 2012. Perlu adanya transparansi sistem untuk mencegah modus sama kembali berulang.

Surat Edaran Larangan Tahan Ijazah Terbit, Tapi Cukupkah?
Surat Edaran Kemnaker soal penahanan ijazah menjadi inisiatif yang patut diapresiasi. Meski pengawasan dan implementasinya perlu mendapat perhatian.

Kerugian Ekonomi Akibat Demo Mitra Ojol dan Akar Masalahnya
Mogok nasional ojol hari ini ditaksir rugikan ekonomi Rp188 miliar. Relasi timpang antara platform-pengemudi dan tuntutan regulasi adil kembali disorot.

School to Work Transition, Antara Solusi atau Eksploitasi
Program transisi dari SMK menuju dunia kerja dari Kemnaker bisa menjadi solusi atas permasalahan pengangguran, namun rawan dieksploitasi perusahaan.

Viral Ijazah Pelamar Kerja asal NTT Dicoret Perusahaan di Bali
Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan berkas-berkas pelamar kerja yang dicoret pihak perusahaan di Bali.

Grab Akui Tak Mampu Penuhi Penyaluran BHR ke Semua Mitra
Grab Indonesia mengakui tidak mampu memenuhi penyaluran bonus hari raya (BHR) kepada seluruh mitra pengemudi ojek online (ojol).

Kemnaker Minta Nakes RSUP Sardjito Buat Laporan soal THR Disunat
Nakes Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Yogyakarta, diminta membuat laporan ke Kementerian Ketenagakerjaan terkait nasib THR) mereka.

Maxim Indonesia: Tak Beri BHR ke Ojol di Bawah Ketentuan
Maxim Indonesia menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan BHR di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menaker Klaim IHSG Anjlok Tak Pengaruhi Sektor Ketenagakerjaan
Menaker RI, Yassierli, juga menyebut pandangan pengamat bahwa kepercayaan investor menurun berdasarkan situasi IHSG yang anjlok sebagai hal spekulatif.

Wamenaker Minta Kurator PT Danbi Perjelas Status Buruh
Wamenaker beralasan, status buruh PT Danbi perlu diperjelas agar bisa hak pesangon karena buruh sudah tidak digaji sejak Februari 2025.

Partai Buruh dan KSPI: PHK Karyawan Sritex Bersifat Ilegal
Partai Buruh dan KSPI menilai PHK yang menimpa lebih dari 10 ribu karyawan Sritex itu ilegal dan mendorong agar Menteri Ketengarkerjaan dicopot. Mengapa?

Menaker: PP 6/2025 Hadir untuk Merespons Industri Lesu & PHK
Yassierli meminta publik untuk tidak menyalahartikan kehadiran PP tersebut sebagai bentuk PHK semakin meningkat di Indonesia saat ini.

Kemnaker Akan Bahas Usulan WFA & THR Dipercepat ke LKS Tripartit
Yassierli ingin ada pembahasan terlebih dahulu kepada LKS Tripartit untuk memenuhi syarat partisipasi bermakna atau meaningful participation.

Ikuti Arahan Prabowo, Kemnaker Efisiensi Anggaran Capai 57%
Akibat kebijakan efisiensi yang diminta Presiden Prabowo, Kemnaker diperkirakan hanya memiliki pagu anggaran Rp2 triliun selama 2025.

Polri Resmi Bentuk Desk Penanganan Masalah Ketenagakerjaan
Listyo mengeklaim, kehadiran desk ketenagakerjaan akan mampu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang kerap terjadi saat ini.

Menaker Terbitkan Aturan UMP, Jamin Naik 6,5% per Januari 2025
Permenaker soal UMP 2025 memastikan bahwa ketentuan UMK 2025 diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Wamenaker Sebut Tak Ada Pegawai Sritex yang Di-PHK Perusahaan
Wamenaker Immanuel mengeklaim, 2.500 pegawai yang sebelumnya disebut di-PHK hanya dirumahkan dan belum diberhentikan dari perusahaan.

Wamenaker di Depan Massa Buruh: Negara Harus Patuhi Putusan MK!
Usai menemui massa buruh, Wamenaker juga melakukan audiensi dengan perwakilan serikat buruh secara tertutup.
Masuk tirto.id








