Indeks Kementerian Esdm

Wacana relaksasi ekspor bijih nikel memunculkan tanggapan beragam. Tak sedikit yang menilai pemerintah tidak konsisten menjalankan UU Minerba. Pemerintah masih mengkaji lebih detail terkait jenis mineral yang akan mendapat relaksasi ekspor. Publik hanya bisa berharap pemerintah komitmen pada prinsip nilai tambah pengelolaan mineral ini.

Menteri ESDM Ignasius Jonan akan fokus dalam Capacity building pada tubuh Kementerian ESDM, meskipun hingga kini ia belum begitu memahami secara rinci mengenai teknis-teknis di bidang energi dan sumber daya.

Tingginya harga gas domestik membuat pelaku industri mengeluh. Inefisiensi baik di sektor hulu hingga hilir, menurut mereka, menjadi faktor utama penyebab melambungnya harga tersebut.

Plt Menteri ESDM akan mengajak mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam kunjungan kerja ke Jepang guna membahas kelanjutan Blok Masela. Luhut menyebut Arcandra memiliki kualitas menangani persoalan energi.

Data penjualan BBM jenis Pertalite dan Pertamax meningkat pesat pada 20 hari pertama September 2016. Kenaikannya mencapai 45 persen dari total konsumsi BBM yang mencapai 91 ribu kiloliter per hari. Akankah tren penjualan ini memuluskan rencana pemerintah menghapus RON 88?

Kementerian ESDM menjadikan panas bumi atau geotermal sebagai salah satu energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia. Pemerintah pun kini menyiapkan beberapa langkah guna meningkatkan pengembangan energi ini.

Bupati Teluk Bintuni, Pietrus Kasihiw berharap, kehadiran British Petrolium (BP) Tangguh dan beberapa perusahaan mitra lain di daerah Papua memberikan berkah dan manfaat lebih bagi bumi Cenderawasih tersebut.

Pertamina dan PLN mendapat pujian dari Menteri ESDM Sudirman Said karena telah bekerja dengan baik selama Lebaran 2016, sehingga pasokan listrik dan bahan bakar minyak tidak terganggu.

Tahun ini, penyerapan anggaran dari APBN 2016 di Kementerian ESDM sudah mencapai 30 persen. Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, penyerapan anggaran ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC), Senin (30/5/2016), menandatangani Head of Agreement (HoA) jual beli LPG sebesar 600.000 Metrik Ton (MT). Penandatanganan HoA dilakukan di Teheran antara Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina Daniel Syahputra Purba dan Vice Director for International Affairs, Petroleum Product Marketing and Operation NIOC Moradi. Kesepakatan tersebut sangat strategis mengingat kebutuhan LPG di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

PT. Pertamina mengungkap penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium dan Solar sepanjang 2016 ini bisa menutupi kerugian perusahaan dari penjualan BBM jenis yang sama tahun 2015. Selama periode 1 Januari 2015-31 Desember 2015, Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp6,3 trilliun dari penjualan Premium.

Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Berkas tahap satu kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan elektrifikasi melalui Program Indonesia Terang pada 2019 mencapai 67 persen atau mencakup 6.926 desa dari Nusa Tenggara Barat hingga Papua.

Pemberian dispensasi ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Freeport Indonesia menuai protes dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI menuntut kepada pemerintah untuk tegas terhadap Freeport dan memperhatikan pengusaha-pengusaha lain.

Pemerintah mengambil langkah yang sangat berhati-hati dalam memutuskan kelanjutan dari pengembangan Blok Masela dengan mengatakan bahwa keputusan terhadap proyek tersebut baru akan diambil pada tahun 2018.

Kadin Indonesia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata pada Blok Masela di Arafura, Maluku, sebab proyek tersebut dinilai dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif.