tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berupaya mempercepat pengaliran listrik ke ribuan desa di berbagai pelosok nusantara. Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, mencatat terdapat 2500-an desa yang kini belum teraliri listrik.
Kementerian ini baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK).
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskan peraturan ini terbit untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta dan koperasi mengelola suatu wilayah usaha kelistrikan, yang saat ini belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha lainnya, khususnya PLN. Dia mengklaim penerbitan aturan itu wujud prinsip pembangunan dari kawasan pinggiran.
Peraturan baru itu memberikan peluang bagi BUMD, koperasi dan perusahaan umum bisa menjadi produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) di banyak kawasan pelosok.
"Ini merupakan terobosan pemerintah memberikan payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi yang berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa berlistrik di Indonesia yang saat ini baru sebesar 96,95 persen dari total 82.190 desa," kata Arcandra Kantor Direktorat Jendral Ketenagalistrikan di Jakarta pada Senin (16/1/2017) seperti dikutip Antara.
Sebanyak 2.500 desa, yang kini masih belum teraliri listrik, itu berada di tujuh provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.
Sekitar 2.111 desa di Papua tercatat belum dialiri listrik. Hanya 429 desa di antaranya masuk dalam program pembangunan listrik desa (Lisdes) PLN untuk periode 2017-2019. PT PLN (Persero), sebagai perusahaan penyedia listrik nasional, dalam perencanaannya hingga 2019, memang hanya manargetkan mampu melistriki 504 desa baru.
Kini, dari 82.190 desa di Indonesia, baru 96,95 persen yang teraliri setrum. Sementara Rasio Elektrifikasi Nasional pada akhir 2016 hanya mencapai 91,16 persen. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 92,75 persen pada 2017.
Pada 2015, Kementerian ESDM melaksanakan program listrik pedesaan dengan anggaran Rp3,1 triliun. Sementara pada 2016 dilakukan penyertaan modal negara (PMN) ke PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. Pada 2017, Kementerian ESDM berencana membangun infrastruktur energi baru dan terbarukan (EBT), yang mayoritas untuk pembangkit listrik skala kecil di daerah terpencil, dengan alokasi anggaran Rp1 triliun.
Sebelumnya, Direktur PT PLN (Persero), Sofyan Basir menyatakan perusahaannya akan menambah jumlah pelanggan listrik daya 450 Volt Ampere (VA) dari 23 juta menjadi 27 juta rumah tangga pada 2017. Upaya itu untuk memperluas jangkauan aliran listrik ke ribuan desa yang belum mendapatkan jatah setrum.
Rencana ini yang menjadi alasan pemerintah mencabut subsidi bagi pelanggan daya 900 VA sehingga tarif listrik di kategori tersebut naik sejak awal 2017.
"Sumatera saja ada 1.300 (desa tak berlistrik), untuk Papua kira-kira sekitar 1.400 (desa tak berlistrik). Jadi yang kita perkirakan dalam tahun depan ini kita bisa selesaikan. Jumlah dananya yang kira-kira 4 juta orang itu (pelanggan daya 450 VA baru) diperkirakan sekitar 3-4 triliun rupiah," kata Sofyan pada (6/1/2017).
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
