Indeks Kemenkeu

Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp6.500 triliun untuk membangun infrastruktur sampai 2024.

Sebanyak 69 dari 71 delegasi mengkonfirmasi kehadiran dalam 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di Nusa Dua, Bali.

Pemerintah mendorong sekuritisasi untuk mendukung pemulihan sektor perumahan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencairan gaji ke-13 mencapai Rp9,74 triliun per 5 Juli 2022.

Pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, akan ada pasal khusus yang menjadi pengatur anggaran dalam kesiapan Pemilu 2024 untuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Kementerian Keuangan optimistis inflasi Indonesia pada Juni 2022 masih tergolong moderat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara resmi ditutup pada hari ini, Jumat (1/7/2022). Pemerintah berhasil mengumpulkan PPh sebesar Rp61 triliun.

Sri Mulyani akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7,5 triliun.

Realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN capai Rp124,5 triliun di semester I-2022. Jumlah ini masih rendah dari alokasi sebesar Rp455,6 triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp520 triliun untuk tahun anggaran 2022. Subsidi tersebut untuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 Kg.

Sudah ada 14.000 lebih satuan kerja (satker) dari Kementerian atau Lembaga yang telah mengajukan pencairan gaji ke-13.

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Masih banyak masyarakat tidak menyadari bahwa biaya bulanan yang dibebankan oleh bank lebih besar dibandingkan bunga yang diterima.

Pemberian gaji ke-13 PNS diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan pemulihan ekonomi nasional.

Kontribusi sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap ekonomi masih relatif kecil. Kedua sektor itu hanya memberikan sumbangsing 0,66 persen ke PDB.

Dalam tingkat pengambilan keputusan DPR dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3 hingga 5,9 persen.

Penundaan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pemerintah merencanakan berlaku efektif pada awal April 2022 lalu.

Menkeu Sri Mulyani mengaku kesal dengan capaian realisasi anggaran program PEN hingga per 17 Juni 2022, realisasinya baru Rp113,5 triliun.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 121.996 orang. Jumlah itu terdiri dari 148.279 surat keterangan yang diajukan oleh WP.