Indeks Kemenkeu

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialokasikan sebesar Rp12,4 triliun akan disalurkan kepada masyarakat pada September dan November 2022.

Sri Mulyani Indrawati, berencana merombak sistem pemberian insentif bagi pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkeu seiring perubahan sistem kerja yang fleksibel.

Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, Pertalite memungkinkan turun ke Rp7.650 per liter tanpa intervensi APBN alias tanpa subsidi.

Bantuan sosial pengalihan BBM subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun dinilai mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Pagu anggaran Kementerian Keuangan mencapai Rp45,224 triliun di 2023. Diperuntukan untuk agenda internasional pada tahun mendatang.

Aplikasi naskah dinas elektronik (Nadine) berhasil membuat Kementerian Keuangan melakukan efisiensi sebesar Rp132,72 miliar.

Kemenkeu akan mendorong percepatan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan dalam rangka mitigasi risiko inflasi.

Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengkalkulasi ulang perhitungan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Pemerintah memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor atas produk sawit hingga 31 Oktober 2022.

Kenaikan PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus menambah optimisme pertumbuhan yang lebih baik hingga akhir tahun.

Sri Mulyani Indrawati mengklaim, Indonesia termasuk negara yang pemulihan ekonominya cukup cepat dan cukup tinggi.

Kemenkeu optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 bisa tumbuh di atas 5 persen secara tahunan.

Ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.

Pengadilan Pajak membuka rekrutmen untuk calon Hakim Pengadilan Pajak dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2022.

Said Abdullah mengapresiasi pemerintah yang menurunkan rasio utang ke level 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi yang membengkak tahun ini akan membebani APBN 2023.

Apkasi mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang ingin memisahkan kewajiban pembayaran pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung proses pembahasan lanjutan terkait pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang digagas DPR.

Kementerian Keuangan berencana membentuk lembaga dana pensiun yang khusus mengelola pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).