Indeks Kemenhub

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dinilai menimbulkan masalah baru yaitu adanya pungutan liar.

Penyediaan dashboard taksi daring dinilai penting untuk mengetahui jumlah armada dari mitra aplikator.

Menhub Budi Karya meminta kepada para pegawai di lingkungan Kemenhub agar serius dalam merealisasikan alokasi anggaran yang ada.

Menkeu mengeluhkan daya serap anggaran Kemenhub yang tidak pernah lebih dari 90 persen.

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

Sopir angkutan konvensional tidak menolak angkutan daring. Mereka hanya meminta ada perlakuan yang setara antar pelaku usaha transportasi umum.

Budi menyebutkan wacana penerapan ganjil-genap tersebut akan dikaji dan dianalisis dari berbagai aspek.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mematangkan persiapan penegakan Permenhub 108/2017.

Kemenhub akan melakukan pertemuan bersama Kemenkominfo dan perusahaan aplikasi untuk membahas aturan pembekuan akun sopir taksi online.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Kemenhub akan membahas rencana revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya, untuk mengakomodir ketentuan tentang transportasi online.

Kemenhub berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjawab tuntutan para sopir taksi online yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam Permenhub 108/2017.

Budi menyatakan Permenhub 108 Tahun 2017 memang tidak bisa memuaskan semua pihak, oleh karena itu para pengemudi harus saling menerima.

Belum sinkronnya regulasi antara Kemenhub dan Kominfo menjadikan aturan terhadap taksi online dirasa tidak adil.

"Saya sudah mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Sebagian pengemudi ogah diperlakukan seperti sopir taksi konvensional. Di sisi lain, Kemenhub siap beri sanksi tegas bagi pelanggar Permenhub 108/2017.

Sepanjang 1-15 Februari 2018 pemerintah masih sekedar memberi peringatan bagi taksi online yang belum memenuhi standar kelayakan keamanan dan perlindungan konsumen.

Ada empat hal yang diatur dalam Permenhub tersebut, yakni aturan mengenai pembatasan kuota, stiker, SIM, dan uji KIR.

Kemenhub sudah bersiap melakukan penindakan terhadap pengemudi taksi online yang melanggar ketentuan dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.