Indeks Kemenhub

Kemenhub memastikan tidak akan membentuk aturan khusus tentang ojek online.

Pihak Jasa Marga menyebutkan tingkat kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, yang disebabkan oleh banyak faktor, sudah mendesak untuk dikurangi. Salah satu solusinya ialah dengan penerapan sistem ganjil genap.

Pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan pribadi di Pintu Tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah ke Jakarta ini berlaku mulai 12 Maret 2018.

Banjir yang melanda jalur kereta api di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah bisa diatasi.

Jika kuota 600 tidak terpenuhi dalam tahap pertama pemberian fasilitas subsidi ini, kata Budi, pihaknya akan melakukan tahap kedua.

Keputusan pemerintah menghentikan sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur layang (elevated), tidak akan mempengaruhi target penyelesaian proyek, salah satunya LRT Palembang.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dinilai menimbulkan masalah baru yaitu adanya pungutan liar.

Penyediaan dashboard taksi daring dinilai penting untuk mengetahui jumlah armada dari mitra aplikator.

Menhub Budi Karya meminta kepada para pegawai di lingkungan Kemenhub agar serius dalam merealisasikan alokasi anggaran yang ada.

Menkeu mengeluhkan daya serap anggaran Kemenhub yang tidak pernah lebih dari 90 persen.

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

Sopir angkutan konvensional tidak menolak angkutan daring. Mereka hanya meminta ada perlakuan yang setara antar pelaku usaha transportasi umum.

Budi menyebutkan wacana penerapan ganjil-genap tersebut akan dikaji dan dianalisis dari berbagai aspek.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mematangkan persiapan penegakan Permenhub 108/2017.

Kemenhub akan melakukan pertemuan bersama Kemenkominfo dan perusahaan aplikasi untuk membahas aturan pembekuan akun sopir taksi online.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Kemenhub akan membahas rencana revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya, untuk mengakomodir ketentuan tentang transportasi online.

Kemenhub berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjawab tuntutan para sopir taksi online yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam Permenhub 108/2017.

Budi menyatakan Permenhub 108 Tahun 2017 memang tidak bisa memuaskan semua pihak, oleh karena itu para pengemudi harus saling menerima.