Indeks Kemenhub

Penetapan status internasional pada suatu bandar udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.

Waktu tempuh perjalanan yang biasanya memakan waktu 1-2 jam melalui jalur darat diproyeksikan bisa dipangkas hingga hanya 20 menit.

Meski belum dapat memberikan rincian lebih lanjut, Kemenhub menegaskan bahwa usulan presiden ini akan dipelajari terlebih dahulu.

Pembangunan bandara perairan guna mengintegrasikan transportasi udara dan laut, khususnya untuk operasional pesawat amfibi (seaplane).

Kemenhub percepat proses bongkar-muat, khususnya di lintasan kapal LCM yang menghubungkan Ketapang dan Gilimanuk, untuk urai kemacetan.

Tarif ojol akan naik 8-15% dalam waktu dekat. Kemenhub masih finalisasi aturan dan sosialisasi dengan aplikator sebelum resmi diberlakukan.

Komisi V DPR RI akan menanyakan alasan KM Barcelona VA bisa berlayar dengan kondisi penumpang berlebihan serta memastikan pengawasan KSOP ke Menhub Dudy.

Mitra ojol merasa Kepmenhub disabotase karena tak ada satu pun pihak aplikator menerapkan aturan yang sudah dibuat.

Para mitra merasa dipalaki sejak 10 tahun terakhir sebagai mitra. Pasalnya, pungutan yang dilakukan oleh aplikator terlalu banyak dan beragam.

Sebagian penerbangan maskapai Batik Air dan Citilink dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) akan dipindahkan ke Soetta mulai 1 Agustus 2025.

Pendaftaran STTD masih akan dibuka hingga 18 Juli 2025. Cek informasi tentang alur dan link pendaftaran, hingga jurusannya.

Kemenhub akan menawarkan kepada swasta untuk membiayai proyek pembangunan kereta cepat atau semi cepat ini.

Hasil investigasi KNKT pada insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali menunjukkan faktor manusia dan teknis paling berperan terhadap terjadinya kecelakaan.

Di sisi lain pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar implementasi zero ODOL.

Pendataan elektronik akan meminimalisasi kontak antara sopir truk, pemilik barang, hingga petugas yang menjadi pelaku pungli.

Kebijakan ODOL sejatinya bertujuan untuk kepentingan warga, namun implementasinya dinilai jauh dari keinginan presiden.

Kapal tersebut diketahui membawa 53 orang penumpang, 12 orang awak kapal, serta 22 unit kendaraan dari berbagai golongan.

Kenaikan tarif sempat terjadi dan membuat tingkat pembatalan pesanan dari pengemudi Maxim meningkat sebesar 37 persen.

Atas hasil tersebut, massa supir truk pun kembali melangsungkan aksi yang berpusat di Jalan Merdeka Selatan.

Kemenhub mengaku telah menampung aspirasi para supir truk dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.