Indeks Kejaksaan

Menurut Muhaimin mengabaikan nilai intelektual dan keahlian dalam proses produksi sangat berbahaya bagi masa depan industri kreatif di Indonesia.

Anang menjelaskan, tim penyidik saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk penetapan tersangka selanjutnya.

Salah satunya adalah penyewaan drone untuk 30 hari di dalam RAB, tetapi pelaksanaannya hanya 12 hari.

Penilaian nol rupiah terhadap unsur kerja kreatif seperti ide dan editing berpotensi merusak ekosistem ekonomi kreatif.

Amsal Sitepu meyakini dirinya tidak bersalah atas segala dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Karo.

Kejati Kaltim juga menyita tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang asing.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut tindak pidana yang dilakukan Misbahul bukan dikarenakan rangkap jabatan.

Dalam proses penggeledahan itu, Riva Siahaan mendengar ucapan petugas Kejaksaan yang menurutnya sangat melukai perasaan.

Satu tersangka masih dinyatakan buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tak memenuhi panggilan.

Hasil survei Indikator menunjukkan 67,4 persen responden percaya bahwa Kejaksaan Agung akan mengusut tuntas kasus korupsi laptop Chromebook.

Kasus Hogi Minaya menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum dalam memahami unsur pembelaan terpaksa.

Prabowo menjelaskan, salah satu tujuan utama pendirian lembaga tersebut adalah menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara dari kebocoran.

Kejagung menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan konflik kepentingan, profesionalisme, dan persoalan manajerial.

Dalam catatan, sejumlah Kajari dijemput Tim Intelijen Kejagung seperti Kajari Magetan, Kajari Sampang, hingga Kajari Padang beberapa hari terakhir.

Gugatan praperadilan penyitaan barang itu diajukan oleh Albertinus pada Jumat (23/1/2026) dan teregister dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan capaian kinerja Kejaksaan RI 2025 serta rencana strategis dan kebutuhan anggaran tahun 2026 kepada Komisi III DPR RI.

Kapal tersebut merupakan hasil rampasan dari terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam pada 2024.

Kejaksaan berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp24,71 triliun selama 2025.

Kuasa hukum Laras menilai JPU tidak memasukkan pendekatan Feminist Legal Theory, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Kadipenad, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan keberadaan tiga anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara.