Indeks Kejaksaan

Penahanan dilakukan Kejagung untuk memudahkan proses persidangan kasus pembunuhan Brigadir J.

Berkas perkara pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, dipisah dengan tersangka lainnya karena ia dijerat pasal berlapis.

Burhanuddin menjamin keseragaman, transparansi, akuntabilitas, juga efektivitas dalam proses penuntasan perkara, terutama pada tindak pidana khusus.

Dalam penelitian berkas perkara lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, kejaksaan perlu dua pekan mengeceknya.

Advokat Alvin Lim dilaporkan karena diduga menyebut ‘kejaksaan sarang mafia’ kepada kepolisian.

Jaksa akan meneliti berkas perkara tujuh tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J, salah satunya Ferdy Sambo.

Penyidik fokus menyempurnakan 5 berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir J usai mendapat catatan dan petunjuk dari jaksa.

Jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf belum lengkap secara formil dan materiil.

Tim jaksa akan turut mengarahkan proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.

Kejaksaan menjamin berkas perkara pembunuhan Brigadir J sesuai dengan pemenuhan anatomi perkaranya.

Pengembalian berkas perkara pembunuhan Brigadir J ke Bareskrim guna memenuhi syarat formil dan materil sebelum dibawa ke persidangan.

Kejagung ingin mencari tahu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Komisi III DPR akan panggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kejaksaan, LPSK hingga Komnas HAM yang ikut menangani kasus Ferdy Sambo.

Empat orang petinggi Yayasan ACT sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan penggelapan dana Boeing.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dugaan korupsi yang dilakukan PT Duta Palma Group.

Kejagung akan mempelajari berkas perkara kasus ACT yang diterima dari Bareskrim serta memberikan petunjuk lengkap atau tidaknya berkas perkara.

Survei LSI menunjukkan kepercayaan publik terhadap KPK rendah dibandingkan lembaga hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Polri.

Singapura kerap dijadikan tempat pelarian bagi orang Indonesia yang bermasalah secara hukum, sehingga mendesak dilakukan kerja sama.

Dua tersangka KSP Indosurya bebas karena masa penahanannya telah habis. Meski demikian, perkara yang sedang disidik Polri ini akan tetap berjalan.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.