Indeks Kasus Korupsi

Selama 2019 Kejaksaan Agung RI menerima 2.289 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari laporan masyarakat.

Kejaksaan Agung RI mengklaim berhasil melakukan penyelamatan uang negara dari kasus tindak pidana korupsi hingga ratusan miliar sepanjang 2019.

Yasonna tidak menjanjikan akan ada perubahan UU sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan lebih luas lagi.

Sri Mulyani menekankan integritas seorang ASN jadi salah satu kunci pencegahan korupsi.

Melchias Mekeng dipanggil KPK terkait kasus terminasi kontrak PKP2B Kementerian ESDM

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengajukan pindah tempat penahanan ke Lapas Kelas I Cipinang.

KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.

Dadang makelar tanah menjadi tersangka keempat yang dicokok KPK setelah sebelumnya tiga orang sudah sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

KPK telah menangani dua kasus yang dilaporkan Jokowi, namun masih terkendala penyidikannya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons klaim Menkopolhukam Mahfud MD terkait laporan Presiden Jokowi yang tidak digubris institusi anti rasuah tersebut.

Tiga orang menteri baru Jokowi terlibat kontroversi. Menteri Kesehatan Terawan bermasalah dengan kode etik kedokteran, Mendagri Tito terseret buku merah, Menpora Zainudin terseret kasus Akil Mochtar dan Jero Wacik.

KPK mempertanyakan maksud Surat Edaran yang mewajibkan ASN di Sumatera Utara melapor ke Gubernur saat dipanggil penegak hukum, termasuk KPK.

Berdasarkan catatan KPK dari 2004-2019, kasus korupsi paling banyak terjadi di tahun 2018 dan anggota DPR serta DPRD yang paling korup.

Negara dirugikan dengan tindakan eks Bupati Seruyan, Darwan Ali, senilai Rp20,84 miliar.

KPK tetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka gratifikasi.

Melchias Mekeng lebih dari tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

DPR 2014-2019 meninggalkan segudang masalah legislasi, kasus korupsi, rendahnya kepatuhan melapor LHKPN, hingga anggaran besar tanpa prestasi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan.

Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri menyebut Jaksa Agung berhak menanyakan perkembangan penanganan perkara yang ditangani oleh seluruh jajarannya,