Indeks Kasus Korupsi

Hingga kini KPK masih diam terkait kabar Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan Imigrasi atas permintaan KPK.

Ali mengatakan, pelimpahan berkas perkara dan dakwaan segera dilakukan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor.

Zaenur melihat saat ini korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.

Plang penyitaan sudah ditanam di aset milik Surya Darmadi yang terletak di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.

Berkaca pada kasus Rektor Unila, seleksi mandiri masuk PTN perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah kasus serupa terulang.

Operasi tangkap tangan itu perihal dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di universitas negeri di Lampung.

Lia Susanti sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta. MA memangkasnya menjadi 18 bulan dan denda Rp50 juta.

Jokowi menegaskan soal keseriusan pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi. Bagaimana praktiknya selama ini?

Hak politik Ade Barkah Surahman juga akan dicabut selama dua tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Gus Gudfan merupakan pengusaha. Ia diyakini mampu mengemban amanah sebagai Plt Bendum PBNU menggantikan Mardani Maming.

KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memburu buronan Surya Darmadi.

KPK terkesan lamban menangkap buronan Surya Darmadi. KPK juga dinilai tak berpengalaman di sidang in absentia.

Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

KPK minta keterangan 2 orang saksi yang merupakan pegawai Bank Papua untuk menelusuri transaksi perbankan Bupati Mamberamo Tengah.

Bos PT Duta Palma Group, SD, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK akan memanggil saksi-saksi lain guna mendalami aliran dana dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.