Indeks Kasus Hukum

Mohammad Jumhur Hidayat sebut dirinya kini tidak berstatus sebagai terpidana karena aturan hukum yang menjeratnya telah dibatalkan.

Toni Aji Anggoro adalah pekerja kreatif yang dihukum satu tahun usai selesaikan proyek pembuatan website desa di Kabupaten Karo. Simak duduk perkaranya.

Polisi menetapkan dr. Richard Lee sebagai tersangka atas laporan Dokter Detektif (Doktif). Simak kasus yang menjerat dr. Richard Lee berikut ini.

Pelajari perbedaan rehabilitasi, abolisi, dan amnesti dalam dunia hukum, mulai dari pengertian, penerima, hingga dampaknya terhadap status hukum seseorang.

Danantara menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal, termasuk Thaksin, bersifat terbatas.

Abolisi Tom Lembong menuai kritik. Pakar nilai keputusan Prabowo politis & lemahkan pemberantasan korupsi, meski dalihnya rekonsiliasi.

pakar linguistik forensik yang telah menangani berbagai kasus hukum besar di Indonesia.

Prabowo pun mengingatkan kepada aparat untuk bekerja untuk rakyat dan membersihkan diri sebelum dibersihkan olehnya.

Roy dinyatakan melanggar Pasal 21 UU Tipikor sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

Penundaan proses hukum para cakada justru kontraproduktif dengan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Macam-macam sistem hukum di dunia berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah negara. Berikut ini penjelasannya masing-masing.

Eks Kapolri Idham Azis pernah mengatakan: anggota polisi yang terlibat kasus narkoba layak dihukum mati. Bagaimana aturannya?

YLBHI menghimpun catatan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang masuk ke YLBHI dan 15 LBH di Indonesia, termasuk LBH Jakarta.

"Luar biasa kita turunkan dari 1.388 sekarang ini 791 perkara sampai 21 desember 2018,” kata Hatta.

PDI Perjuangan meluncurkan buku catatan hukum akhir tahun 2018 PDIP Perjuangan di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menyatakan Rizieq tidak memiliki persoalan hukum di negaranya, termasuk terkait izin tinggal.

Jokowi memerintahkan agar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka kepada publik dan live. Agar publik dapat mengetahui kejernihan kasus tersebut.