Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Stop Press
Budi Gunawan: Perputaran Judol Capai Rp900 T, Libatkan TNI/Polri
Beranda
Kasus Act
Indeks Kasus Act
Hukum
Jumat, 22 Juli 2022
Bareskrim Kembali Periksa 3 Petinggi ACT
Penyidik bakal memelajari hasil analisis PPATK, meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT dan pihak terafiliasi, serta menelusuri aset.
Hukum
Selasa, 19 Juli 2022
Bareskrim Intensifkan Pemeriksaan 5 Petinggi ACT
Bareskrim meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan akuntan publik dalam menangani kasus penyelewengan dana ACT.
Hukum
Rabu, 13 Juli 2022
Langkah Polri Usai Kasus ACT Naik Tahap Penyidikan
Polisi belum menetapkan tersangka meski kasus yang menjerat ACT telah masuk tahap penyidikan.
Hukum
Senin, 11 Juli 2022
Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Penyelewengan Donasi ACT
Gelar perkara bertujuan untuk menentukan kasus dugaan penyelewengan donasi ACT sudah bisa naik ke tahap penyidikan atau belum.
Sosial budaya
Minggu, 10 Juli 2022
Pemerintah Dinilai Tidak Siap Kelola Dana Masyarakat
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah tidak siap mengelola dana publik karena tiga alasan.
Hukum
Minggu, 10 Juli 2022
Buntut Kasus ACT, PFI akan Bentuk Majelis Kode Etik Filantropi RI
Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Al Gamar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk majelis kode etik filantropi Indonesia.
Hukum
Jumat, 8 Juli 2022
Polisi Periksa Petinggi ACT soal Dugaan Penyelewengan Dana Donasi
Pemeriksaan petinggi ACT hari ini sebagai upaya pengusutan perkara, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Hukum
Kamis, 7 Juli 2022
Berkaca Kasus ACT, Lembaga Penghimpun Dana Umat Harus Transparan
Menanggapi kasus ACT, P3M menyerukan lembaga yang telah mendapatkan izin untuk menghimpun dana masyarakat, harus transparan.
Sebelumnya