Indeks Kasus Act

Hingga Selasa (19/7) penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dalam perkara dugaan penyelewengan dana lembaga ACT dan belum ada penetapan tersangka.

Penyidik bakal memelajari hasil analisis PPATK, meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT dan pihak terafiliasi, serta menelusuri aset.

Bareskrim meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan akuntan publik dalam menangani kasus penyelewengan dana ACT.

Polisi belum menetapkan tersangka meski kasus yang menjerat ACT telah masuk tahap penyidikan.

Gelar perkara bertujuan untuk menentukan kasus dugaan penyelewengan donasi ACT sudah bisa naik ke tahap penyidikan atau belum.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah tidak siap mengelola dana publik karena tiga alasan.

Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Al Gamar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk majelis kode etik filantropi Indonesia.

Pemeriksaan petinggi ACT hari ini sebagai upaya pengusutan perkara, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

Menanggapi kasus ACT, P3M menyerukan lembaga yang telah mendapatkan izin untuk menghimpun dana masyarakat, harus transparan.