Indeks Kasus Act

Bareskrim Kembali Periksa 3 Petinggi ACT
Polhukam
Jumat, 22 Juli 2022

Bareskrim Kembali Periksa 3 Petinggi ACT

Penyidik bakal memelajari hasil analisis PPATK, meminta data keuangan dari rekening-rekening ACT dan pihak terafiliasi, serta menelusuri aset.
Bareskrim Intensifkan Pemeriksaan 5 Petinggi ACT
Polhukam
Selasa, 19 Juli 2022

Bareskrim Intensifkan Pemeriksaan 5 Petinggi ACT

Bareskrim meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan akuntan publik dalam menangani kasus penyelewengan dana ACT.
Langkah Polri Usai Kasus ACT Naik Tahap Penyidikan
Polhukam
Rabu, 13 Juli 2022

Langkah Polri Usai Kasus ACT Naik Tahap Penyidikan

Polisi belum menetapkan tersangka meski kasus yang menjerat ACT telah masuk tahap penyidikan.
Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Penyelewengan Donasi ACT
Polhukam
Senin, 11 Juli 2022

Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Penyelewengan Donasi ACT

Gelar perkara bertujuan untuk menentukan kasus dugaan penyelewengan donasi ACT sudah bisa naik ke tahap penyidikan atau belum.
Pemerintah Dinilai Tidak Siap Kelola Dana Masyarakat
Kesra
Minggu, 10 Juli 2022

Pemerintah Dinilai Tidak Siap Kelola Dana Masyarakat

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah tidak siap mengelola dana publik karena tiga alasan.
Buntut Kasus ACT, PFI akan Bentuk Majelis Kode Etik Filantropi RI
Polhukam
Minggu, 10 Juli 2022

Buntut Kasus ACT, PFI akan Bentuk Majelis Kode Etik Filantropi RI

Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Al Gamar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk majelis kode etik filantropi Indonesia.
Polisi Periksa Petinggi ACT soal Dugaan Penyelewengan Dana Donasi
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

Polisi Periksa Petinggi ACT soal Dugaan Penyelewengan Dana Donasi

Pemeriksaan petinggi ACT hari ini sebagai upaya pengusutan perkara, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Berkaca Kasus ACT, Lembaga Penghimpun Dana Umat Harus Transparan
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Berkaca Kasus ACT, Lembaga Penghimpun Dana Umat Harus Transparan

Menanggapi kasus ACT, P3M menyerukan lembaga yang telah mendapatkan izin untuk menghimpun dana masyarakat, harus transparan.