Indeks Kabinet Jokowi

Menurut Ujang tawaran itu salah satunya seperti memberikan jabatan yang strategis untuk ketua umum Partai Gerindra itu dalam kabinet kerja Jokowi.

Menteri PAN-RB terbaru Syafruddin akan merampungkan program kerja Asman Abnur.

Syafruddin resmi menjadi Menteri PAN-RB.

"Masih kerja, besok pagi kalian masih bisa ketemu saya di sini," kata Menteri Asman.

“Saya yakin kalau presiden Jokowi masih membutuhkan Pak Asman. Tetapi mungkin karena lingkaran di sekitarnya, bisa saja beliau didesak," kata Saleh.

Perubahan strategi dilakukan Jokowi buat memudahkan kerja politiknya di masa depan. Tantangan yang akan dihadapi Jokowi jauh lebih berat dari yang dihadapinya dalam periode pertama pemerintahannya.

Posisi Idrus Marham dan Airlangga Hartarto menjadi perbincangan karena keduanya merangkap jabatan sebagai menteri dan pimpinan partai.

Teten Masduki membantah apabila perombakan Kabinet Kerja itu dinilai sebagai upaya Jokowi membentuk tim sukses menjelang Pilpres 2019.

Idrus Marham menyatakan kepastian soal posisinya sebagai Sekjen Golkar usai menjabat Menteri Sosial akan ditentukan oleh Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

“(Pengurangan) kemiskinan tidak semata-mata di Kementerian Sosial, tetapi tanggung jawab dan harus sinergi dari keseluruhan unsur-unsur dan elemen lembaga yang ada,” kata Idrus. 

Idrus Marham, Agum Gumelar, Moeldoko, dan Yuyu Sutisna sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Jumlah dan waktu pelaporannya beragam.

“Pak Teten sekarang ada di dekat saya setiap hari, di koordinator staf khusus. Setiap hari harus di dekat saya,” kata Jokowi.

"Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam," kata Wapres JK.

“Sudahlah, enggak usah terlalu jelas, politik masih jauh,” kata Teten saat disinggung soal tugas khusus yang diembannya.

Idrus Marham menyusul rekan separtainya Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi.

Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet kerjanya.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menterinya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan menteri sehingga tidak menghambat dunia usaha dan investasi.