Indeks Jubir Kpk

Jubir KPK, Tessa Mahardhika, meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses penyidikan mengenai hasil pemeriksaan penyidik dari buku catatan Hasto.

Tessa Mahardhika adalah penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah korupsi pembangunan gedung IPDN Gowa.

Tessa Mahardhika merupakan penyidik senior dari Polri yang pernah masuk seleksi sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Menurut Jubir KPK, 45 mantan narapidana sudah diperiksa terkait praktik pungli. Sementara itu, total ada 191 pegawai KPK yang diduga terlibat.  

Jubir KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan Febri Diansyah soal pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi Kementan hari ini tanpa surat panggilan resmi.

Selasa (10/8/2021), KPK menggeledah dua lokasi terkait kasus korupsi Dinas PUPR Banjarnegara, salah satunya Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Samad menilai Febri mundur sebab KPK telah menjadi lembaga eksekutif dan kehilangan independensinya sejak revisi UU KPK.

Busyro menilai Febri mundur karena revisi UU KPK dan banyaknya perwira tinggi Polri yang direkrut untuk masuk ke KPK dan mengisi sejumlah pos bintang satu.

Febri Diansyah jadi Kepala Biro Humas merangkap Jubir KPK sejak 6 Desember 2016, menggantikan Johan Budi.

Ketua KPK Firli Bahuri menunjuk Ipi Maryati dan Ali Fikri sebagai Plt Jubir KPK menggantikan Febri Diansyah

Peneliti masalah hukum menilai pengosongan posisi jubir KPK merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan pimpinan KPK terbaru, Firli Bahuri.

KPK akan mencari pengganti Febri Diansyah sebagai juru bicara instansi anti rasuah tersebut dan jabatan Febri saat ini sebagai Kabiro Humas KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut tak ada kriteria khusus untuk mengisi posisi sebagai jadi juru bicara KPK yang ditinggalkan Febri.

Ka Biro Humas KPK, Febri Diansyah resmi melepaskan jabatan rangkap sebagai jubir KPK per 26 Desember 2019.

Febri Diansyah saat ini rangkap jabatan sebagai Kepala Biro Humas dan Jubir

KPK melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap empat orang terkait kasus pengadaan KTP Elektronik.

KPK memeriksa Karsali, ajudan dari mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo terkait suap pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018,

KPK menegaskan, OOT di Yogyakarta terkait dengan sebuah proyek yang didampingi atau diawasi oleh tim TP4D di Kejaksaan negeri Yogya.

KPK memanggil empat kepala dinas dan beberapa pejabat di Kepulauan Riau untuk terus mendalami kasus dugaan terkait izin prinsip dan izin lokasi proyek reklamasi.