Indeks Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye

Anies Minta Tim AMIN Cabut Laporan terhadap Jokowi di Bawaslu
Politik
Sabtu, 27 Jan

Anies Minta Tim AMIN Cabut Laporan terhadap Jokowi di Bawaslu

Anies Baswedan meminta Timnas AMIN mencabut laporan terhadap Jokowi di Bawaslu terkait presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024.
Gibran soal Presiden Boleh Memihak: Saya Kampanye Sendiri
Politik
Sabtu, 27 Jan

Gibran soal Presiden Boleh Memihak: Saya Kampanye Sendiri

Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.
Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, Ini Kata Bawaslu
Politik
Jumat, 26 Jan

Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh berkampanye, tak melanggar Undang-Undang Pemilu.
Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye: Jangan Ditarik ke Mana-mana
Politik
Jumat, 26 Jan

Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye: Jangan Ditarik ke Mana-mana

Presiden Jokowi menegaskan pernyataan terkait presiden boleh kampanye terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum.
KPU: Jika Presiden Kampanye, Dia Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri
Politik
Kamis, 25 Jan

KPU: Jika Presiden Kampanye, Dia Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri

KPU menjelaskan jika Presiden Jokowi nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, pengawasannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Istana: Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye Disalahartikan
Politik
Kamis, 25 Jan

Istana: Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye Disalahartikan

Ari Dwipayana menilai, publik salah tangkap tentang pernyataan presiden dan menteri bisa menjadi bagian tim sukses atau berpihak di pemilihan umum (Pemilu).
KPU Jawab soal Presiden Boleh Kampanye: UU Pemilu Mengatur Itu
Politik
Rabu, 24 Jan

KPU Jawab soal Presiden Boleh Kampanye: UU Pemilu Mengatur Itu

Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.
KIP soal Hak Presiden Kampanye: Harus Cuti Tertulis dan Terbuka
Flash news
Rabu, 24 Jan

KIP soal Hak Presiden Kampanye: Harus Cuti Tertulis dan Terbuka

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, meminta Presiden Jokowi hingga para menteri untuk mematuhi aturan soal kampanye termasuk mengumumkan cuti.