Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye
Indeks Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye
Politik
Sabtu, 27 Jan
Anies Minta Tim AMIN Cabut Laporan terhadap Jokowi di Bawaslu
Anies Baswedan meminta Timnas AMIN mencabut laporan terhadap Jokowi di Bawaslu terkait presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024.
Politik
Sabtu, 27 Jan
Gibran soal Presiden Boleh Memihak: Saya Kampanye Sendiri
Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.
Politik
Jumat, 26 Jan
Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, Ini Kata Bawaslu
Bawaslu menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh berkampanye, tak melanggar Undang-Undang Pemilu.
Politik
Jumat, 26 Jan
Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye: Jangan Ditarik ke Mana-mana
Presiden Jokowi menegaskan pernyataan terkait presiden boleh kampanye terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum.
Politik
Kamis, 25 Jan
KPU: Jika Presiden Kampanye, Dia Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri
KPU menjelaskan jika Presiden Jokowi nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, pengawasannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Politik
Kamis, 25 Jan
Istana: Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye Disalahartikan
Ari Dwipayana menilai, publik salah tangkap tentang pernyataan presiden dan menteri bisa menjadi bagian tim sukses atau berpihak di pemilihan umum (Pemilu).
Politik
Rabu, 24 Jan
KPU Jawab soal Presiden Boleh Kampanye: UU Pemilu Mengatur Itu
Sesuai UU Pemilu, KPU menyebutkan presiden dan menteri boleh kampanye tetapi melarang penggunaan fasilitas negara saat kampanye.
Flash news
Rabu, 24 Jan
KIP soal Hak Presiden Kampanye: Harus Cuti Tertulis dan Terbuka
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, meminta Presiden Jokowi hingga para menteri untuk mematuhi aturan soal kampanye termasuk mengumumkan cuti.