Indeks Jokowi-jk

Pihak rektorat UNS berjanji berikan pendampingan hukum kepada mahasiwa mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menteri Puan Maharani memaparkan data mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan indeks gini selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Dua orang yang ditahan diduga melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan, serta Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP tentang tidak menghormati dan mematuhi perintah dari petugas kepolisian.

Fahmy Radhi memberikan catatan khusus soal program listrik 35.000 MW yang hingga saat ini belum optimal dilakukan.

Baskara berharap kegiatan refleksi dan evaluasi ini mampu menyusun sebuah bentuk rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK.

Seno menegaskan bahwa seniman harus membela orang-orang yang tersingkir dari keadilan struktur sosial.

Warisan pendidikan di era Orde Baru membuat mentalitas bangsa menjadi pengabdi kekuasaan, bukan kemandirian berdasarkan akal sehat.

Massa dari mahasiswa dan buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi untuk mengkritik pemerintahan Jokowi-JK

ICW mendesak pemerintah mendorong revisi UU Parpol. Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, perbaikan tata kelola partai merupakan salah satu janji nawa cita yang belum terealisasi.

Situasi demonstrasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di depan istana, sampai Jumat petang hari ini, masih berjalan kondusif.

Salah satu kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah mengangkat eks perwira TNI yang bermasalah soal HAM sebagai pejabat.

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Penaghi Hutang Jokowi melakukan aksi menagih janji 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Negara.

Fenomena pembangunan infrastruktur sebagai pendongkrak elektabilitas tidak hanya terjadi di Indonesia saja.

Pimpinan dan anggota pansus terdiri dari fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia dan Wakil Presiden Jusuf Kalla anak tetap berada di ibu kota saat demo 4 November berlangsung.

Kepuasaan publik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai meningkat dibandingkan saat pemilihan presiden lalu. Sejumlah lembaga survei bahkan menyebutkan kepuasaan publik, terutama pada kinerja presiden Jokowi, mencapai 66 hingga 68 persen.

Survei dari lembaga riset Indonesia CSIS menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi pula dengan tingginya optimisme publik. Namun, dari semua bidang utama dalam pemerintahan Jokowi-JK, publik masih pesimis terhadap kinerja di sektor ekonomi yang dinilai belum maksimal.

Ombudsman RI Dr Laode Ida menilai, desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet sarat akan kepentingan politis. Padahal, berdasarkan survei dari Marketing Research Concultant, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi–JK sedang naik-naiknya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan bersedia menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Mei 2016 nanti. Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, untuk menyampaikan harapan tersebut.