Indeks Jokowi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dana APBD saat ini masih mengendap di bank pada akhir 2022 sebesar Rp123 triliun.

Presiden Jokowi berpesan kepada anggota TNI-Polri untuk tidak berpolitik dalam Pemilu 2024.

Pratikno mengklaim kinerja para menteri saat ini masih baik dan bagus sehingga belum ada keinginan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Megawati meminta Jokowi dan para menterinya agar investasi di Pulau Bali tak boleh menguntungkan para investor saja, tetapi juga harus rakyat Bali.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Dewan Komisioner OJK. Dalam pertemuan itu, kepala negara memberikan arahan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi RI.

Tidak ada informasi resmi yang mendukung klaim yang beredar soal program bernama "Asia Tanpa Diabetes".

Willy menyebut Jokowi lahir bukan hanya dari rahim PDIP, tapi dari proses demokrasi yang terbuka.

Megawati kembali menegaskan, PDIP tidak membuka ruang untuk penambahan jabatan presiden lebih dari dua periode.

PDIP beralasan ingin merayakan ulang tahun secara internal sehingga tak mengundang menteri cum pengurus partai politik lainnya.

Jokowi, Ma'ruf Amin, Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo menduduki panggung utama yang menjorok ke depan.

PDIP tidak mengundang para ketua umum partai politik lain pada acara HUT ke-50 PDIP atas permintaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Johnny G Plate berjanji tidak ada perubahan sikap kepada Jokowi bila ada kadernya terkena reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.

"Salah satu isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di IKN," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto membahas kegiatan Rapim Kemhan yang akan digelar pada pertengahan Januari 2023.

Saat ditanya wartawan soal isu reshuffle kabinet, Presiden Jokowi menjawab kemungkinan reshuffle kabinet akan digelar besok tanpa merinci kepastian hari.

Presiden Jokowi diminta menerbitkan Perppu terkait Tragedi Kanjuruhan agar ada penyidik eksternal selain Polri dalam kasus pelanggaran pidana aparat.

Meski belum mundur, Plate menegaskan penentuan menteri tetap menjadi wewenang Jokowi.

Menurut Dasco yang bisa menerbitkan Perppu bukan hanya Jokowi saja, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya.

I Gde Pantja Astawa, menilai setidaknya ada tiga hal utama yang memaksa presiden menerbitkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan.

Hasil survei Indikator Politik mencatat nama Ganjar dan Prabowo tren elektabilitas naik terkerek dari kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi.