Indeks Iuran Bpjs Naik

Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan direksi BPJS Kesehatan usai lebaran untuk bahas iuran BPJS yang dinaikkan berdasarkan Perpres No. 64/2020.

Nurul Ghufron berkata, jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan.

Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.

Plt. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan memastikan pemerintah sudah melakukan perbaikan di Perpres 64 tahun 2020.

Ahli hukum tata negara Pusako, Fery Amsari mengatakan putusan MA menyatakan kalau beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran.

Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak serta-merta menyelesaikan masalah jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020.

Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah semestinya langsung menindaklanjuti putusan MA soal pembatalan iuran BPJS Kesehatan sejak awal, bukan baru diumumkan April.

BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran JKN.

Menkeu Sri Mulyani ukur dampak pembatalan kenaikan BPJS Kesehatan oleh MA.

Kenaikan harga-harga di tahun 2020 bisa membuat daya beli masyarakat makin tertekan dan kontradiktif dengan tujuan pemerintah mendorong konsumsi domestik.

Sejumlah peserta BPJS memilih turun kelas karena terbeban dengan tarif iuran yang baru.

Pemerintah menaikkan iuran PBJS Kesehatan. Anda bisa mengecek tarif BPJS Kesehatan terbaru melalui SMS, ATM hingga website.

Pemerintah akhirnya merilis Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur kenaikan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

IDI mendukung penuh kenaikan BPJS Kesehatan. Ini dianggap cara cepat menyelesaikan persoalan defisit.

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

Ombudsman meminta pemerintah hati-hati mengeluarkan kebijakan atas masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.

RS saat ini disebut sedang kesulitan karena masih banyak yang belum menerima ganti dari pelayanan yang mereka sudah berikan.